Ratusan Aliansi Mahasiswa Mendesak Agar Gubernur Sumsel Segera Melantik Pj Bupati OKU

BATURAJA, JAPOS.CO – Sebanyak ratusan mahasiswa Unbara yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa OKU dengan mendatangi kantor DPRD OKU, untuk melakukan tuntutan agar segera dilantiknya Pj Bupati OKU Sumatera Selatan agar roda Pemerintahan berjalan Efektif dan 10 tuntutan nasional di gedung DPRD dengan pengawalan aparat terkait, Kamis, (28/10/2021).

Adapun tuntutannya, mahasiswa mendesak Gubernur Sumsel agar menentukan dan melantik nama calon Pj Bupati OKU dan menuntut Gubernur Sumsel mendesak Mendagri agar segera menunjuk Pj Bupati OKU.

Selain itu mereka dalam tuntutannya sebagai berikut :
1. Jamin kebebasan akademik dan pendidikan, berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual,serta tegakan Marwah akademik.
2.percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat.
3. Cabut revisi UU KPK, UU minerba, UU cipta kerja dengan segala aturan turunannya
4. Revisi pasal- pasal bermasalah UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
5. Tuntaskan pelanggaran HAM berat, berkomitmen,melindungi, menghormati HAM.
6. Hentikan segala bentuk pembukaman  Demokrasi dan jamin kebebasan sipil.
7. Penuhi hak- hak tenaga kesehatan dan tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya.
8. Hentikan segala bentuk proyek strategi nasional yang bermasalah.
9. Deklarasikan darurat iklim dan wujudkan reformasi agraria sejati.
10. Evaluasi total Indonesia maju.

Terkait tuntutan tersebut ratusan mahasiswa ingin bertemu langsung Ketua DPRD OKU dan para anggota Dewan.Namun mereka tidak berhasil dikarenakan para anggota Dewan sedang Kunjungan kerja (Kunker).

Mereka hanya diterima perwakilan Sekretariat DPRD OKU Riswan Dinata, walau kecewa dengan nada rasa emosional aspirasi yang ingin disampaikan kepada Dewan meminta agar disampaikan ke Dewan Pusat.

Atas kekecewaan, mahasiswa akan berunjuk rasa kembali di hari Senin mendatang, dan akan membawa massa lebih banyak lagi. agar apa yang menjadi tuntutan mereka bisa terlaksana dan ditandatangi oleh ketua DPRD OKU atau perwakilannya.(Parmin).

 

 204 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *