Diduga Selewengkan Dana Bos TA.2020, SDN Jatinegara Kaum 01 Tidak Adanya Pemeliharaan Sapras

JAKARTA, JAPOS.CO – Berbagai cara oknum kepsek nakal diduga melakukan tindakan korupsi demi kepentingan pribadi. Salah satunya dengan melaporkan kegiatan yang tidak sewajarnya serta penggunaan dana bos secara fiktif.

Seperti hal, sebagian prasarana sekolah hampir tidak ada pemeliharaan dan perawatan. Salah satunya adalah untuk perawatan komputer, PC, dan pembuangan sampah yang dianggarkan dan masih banyak lagi anggaran yang lainnya. Padahal, anggaran tersebut sudah diterima dan dicairkan oleh pihak sekolah.

Sesuai laporan data online E-rks Kemendikbud pada tahun 2020, seperti digunakan untuk perawatan dan pembelian di bawah ini: 1. Jasa Loundry Bed Caver buah 4 Kegiatan x 20 Buah 16.000 128.000 1.408.000. Kipas Angin Satuan 6 Satuan Rp. 859.100, 5.154.600, Genset Portabel (1 Kva) Satuan 1 unit Rp. 3.028.100, 302.810, 3.330.910, Komputer PC Satuan 4 Satuan Rp. 8.627.500, 34.510.000, PC Desktop Satuan 1 unit Rp. 33.402.450, 33.402.450, Laptop Satuan 2 Satuan Rp. 11.570.000, 2.314.000, 25.454.000, Besi berongga Batang 6 Buah Rp. 702.100, 421.260, 4.633.860, Tukang Las Orang/Hari 5 Hari x 2 Orang Rp. 158.789, 1.587.890.

Kepala SDN Jatinegara 01 Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur R Putriasih Mulyani saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp terkait anggaran Dana BOS TA 2020 yang di peruntukan perawatan dan pemebelian tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya pada tanggal 10 September terkait hal tersebut pernah diberitakan  dengan judul “Kepala SDN Jatinegara Kaum 01 Diduga Tertutup dengan Wartawan” namun tetap tidak memberikan jawaban.

Didugaan Kepala SDN Jatinegara Kaum 01 Kacamatan Pulogadung di lindungi oleh Sudin Pendidikan Jakarta Timur wilayah 1, pasalnya meskipun hal tersebut sudah dilaporkan namun Sudin masih diam.

Sementara Kasie Ptk Sudin Pendidikan Jakarta Timur wilayah 1 saat di mintai tanggapannya terkait hal tersebut mengatakan mengenai anggaran dana BOS untuk kepala sekolah sudah di posisi Kasubag Humas Sudin Pendidikan, Senin (25/10).

Ditempat yang berbeda pengamat pendidikan dan Hukum Darmon Sipahutar SH sekaligus pengacara mengatakan mengacu pada Permendikbud no 1 tahun 2018 tentang Juknis BOS, UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang no 31 tahun 1999 jo UU no 21 tahun 2001 diharapkan pada instansi terkait untuk menindak tegas oknum kepala sekolah yang di sinyalir gelapkan dana BOS sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku.

Terpisah, saat Linda Romauli Siregar selaku Kasudin Pendidikan Jakarta Timur dikonfirmasi belum ada jawaban langsung terkait kepala Sekolah SDN Jatinegara kaum 01.(AMIN)

 

 143 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *