Bupati Uas Tegaskan Batas Wilayah Sudah Sesuai dengan Bukti Yuridis dan Sejarah

KUALATUNGKAL, JAPOS.CO, – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. KH. Anwar Sadat, M. Ag atau disapa Uas dengan tegas menyatakan Batas Wilayah Kabupaten Tanjabbar dan Kabupaten Tanjab Timur telah sesuai dengan dokumen Bukti Yuridis dan Bukti Sejarah.

Saat menghadiri rapat tindak lanjut pembahasan perselisihan batas daerah pada tanggal 18 Oktober 2021 yang di selenggarakan di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi Jumat, (22/10/21).

Dalam rangka pembahasan hasil Survei dan Verifikasi lapangan pada kedua segmen Batas antara Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Batas Kabupaten Tanjabbar dengan Kabupaten Tanjab Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal (19 s/d 21 Oktober 2021), akhirnya Bupati Uas memaparkan.

Bupati Uas dalam rapat tersebut menjelaskan Pemkab Tanjabbar telah menyampaikan bahwa bukti-bukti dari Kabupaten Tanjabbar kepada TPBD pusat berupa dokumen dan telah dicek juga bukti fisik di lapangan, prinsipnya Kabupaten Tanjabbar tetap konsisten menyampaikan informasi kepada Tim PBD dan apa yang telah disampaikan adalah batas wilayah yang telah ada sejak sebelum dilakukan pemekaran yakni batas antara Kecamatan Betara dan Kecamatan mendahara saat masih menjadi Kabupaten induk yaitu Kabupaten Tanjung Jabung.

“Secara historis ketika terjadi pemekaran berdasarkan undang-undang nomor 54 tahun 1999 pasal 9 ayat 4 yang menyebutkan batas Kabupaten Tanjabbar dan kabupaten Tanjab Timur adalah Kecamatan Betara menjadi Wilayah Kabupaten Tanjabbar sementara Kecamatan mendahara itu ikut Kabupaten Tanjab Timur, dokumen tersebut pun telah sejalan dengan apa yang Pemkab Tanjabbar sampaikan baik tertulis dan secara lisan dalam bentuk dokumen kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat, dari hasil pengecekan survei dilapangan yang telah dilakukan, bahwa dokumen yang telah kami sampaikan telah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kami berharap kepada Tim PBD pusat dapat memutuskan dan menetapkan batas daerah Kabupaten Tanjabbar dan Kabupatrn Tanjab Timur secara objektif dengan mempedomani bukti yuridis bukti sejarah dari dokumen yang telah disampaikan dan hasil pengecekan di lapangan,” jelasnya.

“Pemkab Tanjabbar sendiri tetap tegas dan konsisten dengan batas-batas yang telah ada dan juga telah disepakati tahun 2013, dan meminta kepada TPBD Pusat tidak mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan Tahun 2013, kami dengan tegas bahwa batas yang ada dalam batas yang lahir sejak pemekaran Kabupaten Tanjabbar tidak ada daerah yang menjadi sengketa,” lanjutnya.

“Dalam rapat pembahasan dapat kita ketahui bahwa data yang dimiliki Kabupatrn Tanjab Timur itu tidak ada sama sekali, bahkan berkali kali Asisten Pemerintahan dan Kesra yang saat itu mendampingi saya meminta kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan pertukaran Bukti yang disampaikan masing – masing Kabupaten yang berselisih, karena hal itu diatur secara tegas dalam Permendagri, dalam rapat juga Asisten 1 menegaskan bahwa sudah berapa kali rapat secara resmi meminta bukti keberatan oleh Kabupaten Tanjab Timur namun sampai rapat hari ini hal tersebut tidak dipenuhi, atinya ini sudah jelas tidak memenuhi proses penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur Permendagri no 141 tahun 2017, apalagi penyampaian lisan TPBD Tanjab Timur sangat berbeda dengan kondisi di lapangan,” beber Bupati Uas.

Hadir dalam rapat tersebut, Pejabat terkait dari Pusat, dan Provinsi, Asisten 1, OPD Terkait lingkup Tanjabbar, Pejabat terkait dari Kabupaten Tanjab Timur, dan Beberapa Instansi terkait. (Tenk/Prokopim tjb)

 

 258 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *