Kepala SDN Rawamangun 05 Kec Pulogadung Jaktim Diduga Selewengkan Dana BOS TA 2020

JAKARTA JAPOSCO – Masi ada saja sekolah dalam  menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kerap kali dijadikan ajang korupsi oleh oknum kepala sekolah. Tidak trasparannya pengunaan dana BOS tersebut membuat Kepala Sekolah selalu menghindar untuk dikonfirmasi.

Seprti halnya SDN Rawamangun 05 yang beralamat di Jl. H. Ten Raya No.4, RT.6/RW.3, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Ketika datang untuk dikonfirmasi terkait dana BOS yang dipergunakan yang diduga ada kejangalannya, namun Kepala Sekolah, Sarifudin selalu menghindar. Pada hal tujuan kita agar ada keseimbagan dalam hal pemberitaan jika temuan yang jangal itu diterangkan oleh kepala sekolah.

Kejangalan itu terungkap dari  penggunaan anggaran dana BOS Tahun Anggaran (TA) 2020. Seperti halnya pembelian Karpet Sajadah 8 buah @ Rp. 398.900   Rp.   3.191.200,  pembelian daun pintu panel 4 M2. @   549.796    Rp.   2.199.184, pembelian kunci pintu Set sebanyak 16 Set @ 207.380 Rp.   3.318.080,  pembelian keramik lantai motif  20 M2, @ 133.600  Rp.   2.672.000, dan pembelian paving block 18 M2, @146.700  Rp.  2.640.600.

Watawan JAPOS.CO juga sudah berupaya menelepon dan wa kepala sekolah, Sarifudin, namun tetap tidak mau untuk mengangkat telepon dan menjawab wa konfirmasi tersebut, Jumat (22/10/2021).

Derektur Eksekutif MAK ( Masyarakat Anti Korupsi ), Darmon Sipahutar, SH menyesalkan ulah dari Oknum kepala sekolah. “ Kenapa harus takut ? Justru menghindar untuk dikonfirmasi menjadi tanda pertanyaan “ ujar Darmon.

Menurut Darmon, jika memang benar oknum kepala sekolah melakukan penyimpangan terkait pengolahan dana BOS, akan terkena pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan; setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200juta dan paling banyak Rp 1 miliar (pasal 2).

Sementara pasal 3 berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 1 miliar, tutup Darmon. (Amin)

 

 259 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *