Publikasi Nihil, Diskominfo Bintan Diduga Kuat Jadikan Rasionalisasi dan Refocusing Anggaran Covid-19 Alibi

BINTAN, JAPOS.CO  – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bintan diduga kuat menjadikan rasionalisasi anggaran Covid -19 (Pemotongan APBD) “Alibi” memainkan anggaran publikasi.

Informasi menyebutkan, pada tahun 2020, sebelum Pandemi Covid-19, Pemkab Bintan melalui diskominfo telah mengalokasikan dana publikasi sebesar Rp2,6 miliar. Namun, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) publikasi diskominfo Bintan, Andrinal selalu beralasan kerjasama media belum bisa dijalankan berhubung rasionalisasi.

Sementara di sis lain, isu merebak dan santer diduga adanya sejumlah media yang tidak terdaftar di dewan Pers, justru menerima kucuran dana publikasi dengan jumlah yang cukup besar.

Tidak sampai di situ. Kesuksesan diskominfo Bintan menjadikan alasan rasionalisasi untuk tidak menjalankan kerjasama media pada tahun 2020, ternyata berlanjut di tahun 2021. Namun bukan lagi dengan alasan rasionalisasi, melainkan dalih refocusing anggaran Covid-19.

“Blm bisa lagi bg, kayaknya dah tipis kemungkinan dilaksanakan kerjasama publikasi media, recofusing anggaran blm selesai lg,” kata Andrinal kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Senin (19/7) lalu.

Kemudian ditanya, apakah pada APBD Perubahan 2021 kerjasama media bisa dijalankan, lagi-lagi Andrinal berdalih. Ia mengatakan belum bisa dijalankan, dikarenakan masih harus mempersiapkan regulasi kerjasama publikasi.

“Blm ada gambaran, setelah recofusing anggaran lagi persiapan regulasi kerjasama publikasi,” jawabnya lagi dalam WhatsApp, Selasa (5/10).

Sementara Kadis Kominfo Bintan, Aupa Samake yang dikonfirmasi melalui layanan WhatsApp, hingga berita ini tayang belum menjawab.

Mewabahnya pandemi Covid-19, yang berdampak terjadinya rasionalisasi dan refocusing anggaran memang tidak lah tertampikkan. Namun, apakah rasionalisasi ataupun refocusing terhadap APBD itu dilakukan serta merta, hingga dana publikasi diskominfo Bintan dalam dua (2) tahun APBD belakangan nihil ?.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP LSM Indonesia Crisis Centre (ICC) Provinsi Kepri, La Ode Komaruddin mengatakan sangat tidak logika, bahkan sulit diterima akal sehat jika rasionalisasi ataupun refocusing  dilakukan seratus persen.

“Kuat dugaan itu hanya alibi-alibi yang mereka bangun untuk menghabisi anggaran publikasi tersebut,” katanya kepada media ini, Senin (18/10).

La Ode pun mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD terhadap rasionalisasi dan refocusing anggaran yang katanya dilakukan di Bintan.

“Apakah anggota dewan tau, bahwa dana publikasi diskominfo Bintan dirasionalisasi atau direfocusing seutuhnya atau tidak. Mestinya anggota dewan harus mengetahui,” kata La Ode.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan berupaya mencari tau, apa ada potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran publikasi diskominfo Bintan ini, terlebih di tahun 2020 yang lalu.

“Bila memang ada potensi penyalahgunaan di sana, kita akan laporkan nantinya,” tandasnya. (marudut) 

 

 80 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *