Muh Hasyim: Konferkab PWI Pangkep Terkesan Dipaksakan

PANGKEP, JAPOS.CO – Drama dan strategi dalam Konferensi Kabupaten Persatuan Wartawan Indonesia Pangkep memunculkan banyak pertanyaan, terlebih merupakan daerah pembentukan baru.

Mulai dari awal pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), keterlibatan ASN, mantan narapidana, tenaga honorer hingga abstainnya pemilik suara mewarnai konferkab yang untuk pertama kali terjadi didaerah penghasil bandeng tersebut.

Konferkab dihadiri tiga utusan PWI Provinsi Sulsel diantaranya, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Manaf Rahman, Ketua Seksi Organisasi, Marno Pawessai dan Wakil Ketua Seksi Organisasi Jamaluddin Perjaka.

Dan turut menyaksikan jalannya Konferkab PWI Pangkep adalah Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Ibrahim Manisi  serta Asisten III Pemkab Pangkep, Irdas SH MSi.

Menurut Sekretaris Pokja PWI Pangkep, Muh Hasyim saat dihubungi melalui Whatsapp, Selasa (19/10/21) jika sejak awal pembentukan pengurus Pokja PWI Pangkep Periode 2018-2021 itu sudah terdapat berbagai kekeliruan.

Bahkan, lanjut Hasyim, PWI Sulsel  kecolongan pada tahap screaning sehingga yang duduk dalam pengurus inti bertentangan dengan PD/ART. Dan mirisnya, kembali lagi terulang dalam pelaksanaan konferkab yàng berlangsung di Aula Lapangan Golf PT Semen Tonasa, Senin 18 Oktober, kemarin.

“Screaning daftar pemilih sementara (DPS) yang dijadikan daftar pemilih tetap (DPT) oleh PWI Sulsel. Sedikitnya ada 3 orang dalam DPT yang dapat dikategorikan pelanggaran sehingga menciderai hasil pemungutan suara dan bisa menggagalkan hasil suara konferkab,” tegasnya.

Mantan Sekertaris Pokja Periode 2018-2021 Demisioner itu mengatakan, dalam sebuah konferensi jika pengurus anggota PWI yang keanggotaanya di provinsi maupun kabupaten lain tidak punya hak suara, walaupun ada hak untuk mencalonkan diri. Tapi, fakta berkata lain.

“Sehingga saya melihat konferkab pangkep terkesan dipaksakan dan menghasilkan hasil suara yang cacat hukum,” terangnya.

“Aturannya, mereka yang masuk DPT dari Provinsi dan Kabupaten lain tidak boleh nyelonong memilih di daerah lain,” tutupnya.(kim)

 

 89 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *