Kuasa Hukum: Syarat Yang Dilengkapi Tidak Dijelaskan, Penolakan Cacat Formil dan Materil

JAKARTA, JAPOS.CO – Sidang gugatan
dengan nomor 150/G/2021/PTUN.JKT kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara antara pemohon Partai Demokrat KLB dengan Termohon Kemenkumham dengan agenda keterangan saksi ahli, Kamis (14/10).

Rusdiyansah selaku kuasa hukum pemohon mengatakan saksi yang dihadirkan tiga orang saksi yakni Dr Ahmad Redi, Dr Suparji Ahmad dan Prof Gatot.

“Saksi Dr Ahmad Redi tadi beliau menyampaikan bahwa isu hukum yang tengah kita ajukan gugatan di PTUN terkait penolakan Kemenkumham tertanggal 31 Maret,” terang Rusdiyansah usai sidang kepada wartawan, Kamis (14/10).

“Karena Isunya, isu itu kita akan melihat mencermati isi dari surat penolakannya. Kalau kita cermati penolakannya, point pertama dikatakan Kemenkumham telah melihat berkas permohonan apakah sesuai dengan Undang-undang dan ADRT,” lanjutnya.

Menurut Rusdiansyah, saksi yang dihadirkan pihaknya menyebutkan bahwa Kemenkumham atau pejabat katun tidak bisa menjadikan ADRT sebagai batu uji, karena sifatnya administratif saja.

“Apakah syarat,syarat yang harus di lengkapi atau di mohonkan pihak pemohon sudah memenuhi atau tidak, sudah ada ceklisnya atau tidak, tapi sepanjang ada ceklisnya baru di proses,” ungkapnya.

Namun, kata Rusdiyansah, Kemenkumham sebelum ada penolakan membuat surat terlebih dahulu, surat tersebut yang ditujukan kepada prinsipal yakni pihaknya untuk melengkapi.

“Namun apa-apa saja itu yang harus di lengkapi tidak jelas. Hal inilah yang menyebabkan penolakan maka penolakan itu cacat formil dan materil itu menurut keterangan ahli,” jelas Rusdiyansah.

Seharusnya, Kemenkumham memberi tahu bahwa syarat apa saja yang harus dilengkapi harus jelas, karena sebagai pelayan publik.

Jadi, perlu diketahui bahwa objek yang digugat terkait permohonan apakah sudah memenuhi apa yang di minta Permenkumham 34 Tahun 2017.

Sepanjang itu ada, Kemenkumham tidak ada kewenangan menguji kebenaran namun hanya bersifat Verifikasi kecuali partai politik yang baru di buat.

“Yang menguji kebenaran dilakukan pejabat notaris dan hal itu sudah dilakukan penelitian, tidak mungkin Kemenkumham tidak percaya dengan notaris,” ungkapnya.

Dalam persidangan, kata Rusdiyansah hakim juga menegaskan konten yang dibicarakan terkait permohonan, sudah sesuai dengan peraturan kemenkumham atau Undang-undang partai politik, hanya dua itu saja sebagai batu ujinya, tidak dengan ADRT.

“Jadi saksi yang kami hadirkan tadi menguatkan dalil-dalil, hal ini Kemenkum ham dengan salah, ketidakcermatan menolak permohonan prinsipal kami,” tutupnya.

Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan saksi dari pihak intervensi.(Red)

 170 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *