BPJS Kesehatan Kota Banjar Gandeng Kejari Dalam Atasi Masalah Tunggakan  

BANJAR, JAPOS.CO – Sebanyak 724 Badan Usaha di wilayah Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Dari jumlah tersebut, tercatat 37.828 karyawan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan Kota Banjar.

Namun sayangnya, dari 724 badan usaha tersebut, tercatat 71 badan usaha memiliki tunggakan Iuran JKN KIS sejak 31 Desember 2020. Total tunggakannya sebesar Rp. 543.453.787. Kemudian, terhitung Agustus 2021, piutang tertunggak yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 323.415.680.

Hal itu dijelaskan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Banjar, Iwan Kurnia saat acara Ngopi Bareng Media BPJS Kesehatan Cabang Banjar Tahun 2021. Tanya Jawab JKN KIS Wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjar, di Ruang Rapat RM Haji Dian, Rabu (15/9).

Terkait penyelesaian tunggakan peserta JKN KIS, termasuk badan usaha itu, dikatakan Iwan, pihaknya berupaya menyelsaikannya secara baik-baik dahulu.Para pengelola badan usaha tersebut diberi peringatan tertulis sebanyak dua kali.

“Jika peringatan itu tidak diindahkan peserta JKN KIS, selanjutnya permasalahan tunggakan itu ditagih oleh Kejaksaan. Untuk wilayah Ciamis dan Pangandaran, penunggak iuran ditagih dan dipanggil Kejari Ciamis. Sementara penyelesaian tunggakan di wilayah Kota Banjar oleh Kejari Kota Banjar, “ ujar Iwan.

Diakuinya, sampai September 2021 ini, terdata banyak penunggak Iuran JKN KIS yang dipanggil Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan Kejari Kabupaten Ciamis.

Dia menjelaskan, penyelesaian pemeriksaan kepatuhan badan usaha terkait iuran JKN KIS itu melibatkan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri. Upaya melibatkan pihak kejaksaan dalam penagihan ulang terhadap peserta yang menunggak ini seiring dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Kota Banjar dengan Kejari Kota Banjar terkait penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha Negara.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ciamis, Sumbut Murwata menambahkan, badan usaha yang memiliki tunggakan itu diantaranya pelaku usaha rumahan dan usaha kontraktor. “Pembayaran iuran JKN KIS hanya dilaksanakan saat ada proyek saja. Ini yang dilakukan oleh sejumlah badan usaha kontraktor, yang saat ini memiliki tunggakan itu, “ ujarnya. Seraya menegaskan, badan usaha melanggar kepatuhan pembayaran iuran selain disanksi administrasi juga ada sanksi dendanya.

Pelayanan Faskes Buruk, Laporkan Via Care Centre 165

BPJS Kesehatan Cabang Kota Banjar yang membawahi wilayah Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran menegaskan kesiapannya untuk memutus hubungan kerjasama dengan fasilitas kesehatan pertama yang terbukti pelayanannya mengecewakan peserta JKN KIS.

Sebagai upaya untuk memudahkan pengaduan peserta JKN KIS saat ini dibuka layanan Care Centre 165 dengan tariff pulsa local. “Sebelumnya, nomor layanan BPJS Kesehatan Care Centre adalah 1500400 namun saat dirubah menjadi 165. Terkait nomor 1500400 ini, masih bisa dipergunakan sampai akhir Desember 2021, “ ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Banjar, Iwan Kurnia.

Dijelaskan dia, jika peserta JKN KIS mengalami kendala saat mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka saat ini disiagakan Pos Pelayanan BPJS Satu,  yaitu Tim BPJS Kesehatan Siap Membantu. “Peserta JKN KIS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Karena faskes rumah sakit, puskesmas dan dokter keluarga yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan semuanya itu sudah dibayar BPJS Kesehatan, “ ujar Iwan seraya menegaskan, peserta JKN KIS yang merasa dipungut biaya saat difasilitasi kesehatan, kecuali biaya naik kelas saat rawat inap supaya berani melaporkannya melalui call center 165 atau Petugas BPJS Satu.

“Jika terbukti ada faskes yang melakukan pelanggaran, kami pastikan ditindak dengan pemutusan hubungan kerja dengan BPJS. Kemudian, uang yang sudah dibayarkan sebagai biaya tambahan di fasker agar dikembalikan kepada peserta JKN KIS, “ ujarnya.

Selain kemudahan pengaduan, dikatakan dia, BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi peserta JKN KIS, khususnya penyandang thalassemia mayor dan hemophilia yang menjalani terapi rutin transfusi darah, obat antihemofilia, dan obat kelasi besi di rumah sakit.

Dengan simplikasi layanan tersebut, kata Iwan, mereka tak perlu lagi mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk memperbaharui surat rujukannya. “Sesuai mekanisme yang berlaku saat ini, surat rujukan peserta JKN KIS yang menjalani perawatan thalassemia mayor dan heofilia berlaku selama 90 hari. Jika masa berlakunya habis, maka peserta JKN KIS harus mengunjungi FKTP untuk kembali mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit. Namun dengan adanya simplifiksi layanan, nantinya surat rujukan tersebut bisa langsung diperpanjang oleh pihak rumah sakit melalui aplikasi V-Claim. Prosesnya pun cepat, hanya dalam hitungan menit, “ tandas Iwan. (Mamay)

 

 55 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *