Kontraktor Diduga Gunakan Matrial Ilegal, Gabe: Jumlah Volume Langsung Dipotong

PEKANBARU, JAPOS.CO – Kontraktor pembangunan peningkatan jalan Danau Lancang-Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Riau, dinilai mengunakan metrial ilegal demi memperoleh margin (keuntungan) lebih besar.

Pasalnya metrial tanah urug yang digunakan oleh pihak kontraktor PT Bina Riau Sejahtera, diduga diambil dari galian lahan warga yang tidak berizin.

Sebelumnya dari pantauan dilapangan pihak pelaksana (kontraktor) ditemukan mengambil metrial tanah urug dari RT 01 RW 02 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, diduga tidak memiliki izin galian C,14/8/21.

Bukan itu saja, diketahui pihak kontraktor sendiri yang diduga selaku pelaku galian C tersebut. Dengan kejadian ini bisa saja pihak kontraktor dinilai mencari celah manipulatif demi memperoleh margin lebih besar misalnya mengurangi mutu, sumber bahan baku atau metrial yang seharusnya menggunakan metrial legal.

Sebagaimana mestinya, setiap perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan apalagi proyek pemerintah harus menggunakan metrial galian C yang resmi bukan metrial tambang ilegal.

Dengan berdasarkan aturan yang berlaku jelas disebutkan bahwa setiap kegiatan proyek pembangunan harus menggunakan metrial galian C yang resmi. Sebagaimana UU no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, berbunyi bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung/ pengangkutan, pengelolahan dan lain lain. Bila dilanggar, ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak 10 miliar.

Dipapan proyek, pembangunan peningkatan jalan Danau Lancang-Tebing Lestari sepanjang dilaksanakan oleh (kontraktor) PT Bina Riau Sejahtera, dengan No kontrak 07,01/KONTRAK/PPK-DAK/PUPR-BJJ/VII/2021,pagu Rp 15.179.635.000 APBD Kabupaten Kampar tahun 2021, tanpa mencantunkan siapa pihak konsultannya.

Atas kejadian itu pihak konsultan yang ditunjuk, sesuai kontrak kerjasama terkesan lakukan pembiaran.

Sebelumnya, melalui Fahmi konsultan proyek tersebut mengakui perusahaan dari CV. Namun dirinya tidak enggan menyebutkan itu CV apa. Dirinya juga tidak mengetahui diteilnya tanah urug timbunan legal apa ilegal.

Menurut Fahmi yang tahu ditailnya atasannya. Fahmi juga menyatakan bahwa penyedia tanah urug (timbunan) adalah pihak kontraktor.saat dikonfirmasi dimes.

Pihak kontraktor PT Bina Riau Sejahtera tidak berkenan untuk dikonfirmasi.

Gabe mengaku pihak kontraktor tidak bersedia dikonfirmasi lewat telepon.

Namun Pak Gabe sempat menyampaikan, terkait tanah urug timbunan yang dipertanyakan, Dinas PUPR akan membayar ke Dispenda Kampar dari jumlah volume yang digunakan pihaknya.

“Pembayaran dari Dinas PUPR dari jumlah polume  yang kita gunakan diproyek itu langsung dipotong oleh PPTK dibayarkan ke Dispenda.” Jawab Pak Gabe lewat telepon 24/8/21.

Berhubung kondisi Pandemi covid-19 hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pihak PUPR Kabupaten Kampar belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.(dh)

 356 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *