Penanganan Covid-19 Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya Diduga Menyimpang

SURABAYA, JAPOS.CO – Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19, Dinas Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya menganggarakan kegiatan belanja makanan dan minuman masyarakat tahun anggaran 2020 sebesar Rp.10.397.505.500,00 dengan realisasi sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp.9.944.696.000,00 atau sebesar 96,65%.

Kegiatan belanja ini peruntukan pembelian makanan, snack, dan minuman bagi PNS dan/atau non PNS yang bertugas di pos penanganan Covid-19, baik di kantor kecamatan, kelurahan, terminal, pasar, pos perbatasan maupun di tempat fasilitas umum lain yang tersebar diseluruh wilayah Kota Surabaya.

Diketahui menurut sumber dokumen pihak katering dan pemeriksaan dokumen atas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan belanja makanan dan minuman masyarakat pada bagian umum dan protokol menunjukkan bahwa terdapat bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan catatan penerimaann pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa (katering) sebesar Rp.l9.250.000,00.

Hasil investigasi dilapangan, pengeluaran Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa pembayaran atas seluruh transaksi tersebut tidak sepenuhnya menggunakan mekanisme belanja langsung (LS), dimana uang pembayaran atas belanja ditransfer langsung ke rekening pemilik katering, tetapi beberapa pembayaran menggunakan mekanisme uang muka (panjar) kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Diketahui terdapat perbedaan jumlah yang dibayar dengan bukti pertanggungjawaban akan dilakukan rekonsiliasi atas catatan pihak penyedia dengan catatan BKU (Buku Kas Umum) bendahara pengeluaran bagian umum dan protokol Sekretariat Daerah dengan melibatkan PPTK sebagai penanggung jawab pemesanan makanan dan minuman kepada pihak katering.

Terkait prihal Mamin ketika japos.co menanyakan kepada sosok praktisi hukum bpk Warsono SH mengatakan, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat ( l),  bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132, Ayat (I) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja makan minum penanganan Covid-19 sebesar Rp 19.250.000,00.

Timbulnya kerugian negara adalah kelebihan bayar yang seharusnya sesuai ketentuan persyaratan dokumen apalagi tanpa spj terindikasi kecurangan seharusnya terdapat sangsi tegas bagi oknum penyelenggara lemahnya pengawasan PPK dalam kegiatan belanja makan minum penanganan Covid-19 kurang optimal dalam mengendalikan dan memantau penyampaian pertanggungjawaban Petugas verifikasi SPJ (bukti pertanggungjawaban belanja) pada Bagian Umum dan Protokol belum melaksanakan verifikasi secara optimal, ucapnya. (Junn)

 

 385 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *