Mejelis Hakim Setujui Penahanan Kota Terhadap LH dan Tidak Melarang Beraktivitas

KETAPANG, JAPOS.CO – Terdakwa kasus korupsi dana desa Bantan Sari kecamatan Marau, Ketapang tahun 2016 dan 2017, LH hari ini (21/6/2021) nampak menghadiri acara rapat di gedung DPRD kabupaten Ketapang jalan Jenderal Sudirman.

Seperti diketahui, LH saat ini sedang menjalani proses sidang dugaan Korupsi di pengadilan Tipikor di Pontianak dan sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 2-B Ketapang. LH ditahan bersama terdakawa PT yang merupakan bendahara desa pada waktu itu.

Dilansir dari Suara Pemred, salah satu pengacaranya Suryadi Ranik menjelaskan dan membenarkan kalau saat ini kliennya LH sedang menjalani tahanan kota peralihan dari tahanan rutan sementara sembari menjalani proses persidangan yang masih berlangsung.

“Kita memang ada mengajukan permohonan penahanan kota kepada majelis hakim tipikor pada saat sidang, bersyukur pengajuan kita dikabulkan oleh majelis hakim sehingga klien kami awalnya di rutan kini menjalani penahanan kota,” katanya, Senin (21/6).

“Pengajuan peralihan penahanan ketika proses persidangan telah berjalan merupakan hak terdakwa dan kewenangan memutuskan merupakan kewenangan majelis hakim, sama halnya dengan ketika pihak kami mengajukan penangguhan penahanan saat kasus ini belum dilimpah ke pengadilan, saat itu kewenangan memberi atau menolak pengajuan tersebut ada di Kejaksaan lantaran menjadi kewenangan Kejaksaan”

“Namun saat itu penangguhan penahanan kami ditolak Kejaksaan, makanya saat sidang perdana tanggal 20 Mei kami ajukan penahanan kota ke majelis hakim, dan pada tanggal 31 Mei pengajuan dikabulkan majelis hakim,” lanjut dia dengan mempertegas kalau pengajuan penahanan kota dilakukan pihaknya dengan pertimbangan bahwa kliennya memiliki keluarga dan anak-anak yang masih kecil sehingga tidak terbiasa jauh.

Suryadi pun meyakinkan dan menjamin bahwa klien mereka (LH) tidak akan melarikan diri. Selanjutnya dikatakan dia, dalam mengajukan penahanan kota ini hanya terdakwa LH, sementara terdakwa PT tidak mengajukan.

Sementara itu Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Fajar Yuliyanto pada media tersebut mengatakan, jika kewenangan dalam menetapkan peralihan penahanan dari penahanan sementara di Rutan ke penahanan kota merupakan kewenangan majelis hakim Tipikor Pontianak.

“Statusnya penahanan kota sesuai penetapan dari majelis hakim dan penetapan ini murni kewenangan majelis hakim,” terangnya.

Fajar melanjutkan, kalau saat ini penahanan terhadap terdakwa telah menjadi kewenangan hakim setelah kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan dari pihaknya.

Diakui Fajar kalau pada saat penahanan sebelum pelimpahan ke pengadilan terdakwa melalui penasehat hukumnya juga sempat mengajukan penangguhan penahanan kepada pihaknya. “Namun saat itu kami tolak,” akunya.

Sesuai penetapan hakim bahwa terdakwa LH saat ini menjadi tahanan kota di Ketapang yang mana terdakwa dilarang meninggalkan Ketapang terkecuali untuk kepentingan persidangan.

Untuk persidangan juga dijelaskam Fajar, merupakan kewenangan hakim apakah di Pontianak, kalau di Pontianak maka pihak kejaksaan wajib membawa terdakwa kesana, kalau melalui virtual maka penyidik memfasilitasi untuk persidangan. “Untuk sidang lanjutan rencanya Kamis ini dengan agenda saksi,” tambahnya.

Terkait terdakwa yang beraktivitas seperti biasa, Fajar mengaku kalau di penetapan penahanan kota dari majelis hakim pengadilan Tipikor Pontianak tidak menyatakan adanya pembatasan aktivitas atau yang lebih spesifik lantaran penetapannya hanya pemindahan dari penahanan rutan ke tahanan kota sehingga terdakwa tidak boleh meninggalkan kota Ketapang.

“Kalau untuk terdakwa beraktivitas sebagai dewan, silahkan ditanyakan ke DPRD apakah ada aturan yang melarang, kalau di penetapan hakim tidak ada menyebutkan soal pembatasan aktivitas,” tungkasnya.(Dins/Tris).

 1,980 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *