Lurah Sukaharja Terbikan SKT di Atas Tanah Bersertifikat

KETAPANG, JAPOS.CO – Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, diduga menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah bersertifikat.

Ahli waris (pemilik  sertifikat) merasa dirugikan dan melontarkan protes keras. Pihak Kelurahan dinilai ceroboh dan bekerja tidak profesional. Pembuatan SKT juga dipandang janggal, cacat hukum serta melanggar aturan yang ada.

Ahli waris juga menyayangkan kinerja Kelurahan dengan mudah menerbitkan SKT, hanya berdasarkan surat pernyataan pemohon yang diketahui RT setempat tanpa mengkroscek fakta dilapangan.

Yang celakanya lagi dikatakan Ahli Waris, ketika dia menyampaikan protes, pihak Kelurahan berkilah telah menjalankan tugas dan syarat pemohon dianggap lengkap, sehingga memenuhi syarat untuk dibuatkan SKT.

“Sebelum beralih ke pemohon (Fatimah), tanah ini di klaim Milawati, yang mengaku sebagai pemilik tanah. Selanjutnya tanah dijual kepada Fatimah tanpa bukti sehelai surat, dan hanya berdasarkan pengakuan lisan. Tanah tersebut dijual seharga Rp. 65 Juta dengan luas 300 M2. Selanjutnya berdasarkan permohonan Fatimah, pihak Kelurahan membuatkan SKT,” ungkap ahli waris M. Sukanda singkat, tentang kronologis hingga terbitnya SKT.

“Sesuai sertifikat Nomor 4218 tertanggal 29 Desember 1999,  tanah ini seluas 1.198 M2, atas nama orang tua saya (Syahferi Nohsana), bukan tanah Melu (panggilan Milawati),” tambahnya.

Meski luas tanah pada SKT yang dijual Melu kepada Fatimah lebih kecil (300 M2), namun keberadaannya di atas sertifikat. Hal itu dikatakan Sukanda sangat merugikan.

Kelurahan Sukaharja dijelaskan dia, hingga saat ini belum melihatkan etikad baik, untuk mencabut Surat Keterangan tersebut. Walaupun keluhan ini telah diutarakan.

Menyadari keterbatasan ilmu pertanahan Sukanda telah menghadap Saudara Musta’an selaku Plt. Kepala Kesbangpol Ketapang, guna meminta bantuan dicarikan solusi. Diakui Sukanda, Musta’an dikenal dekat dengan dirinya.

“Sesuai data yang ada, SKT yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan pada tanggal 2 Desember 2020, berkedudukan Jalan Lingkar Kota Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, atas nama Fatimah,” terang Sukanda seraya memperlihatkan fhoto chopy SKT, surat permohonan dan sehelai kwitansi bermaterai enam ribu rupiah, tanda lunas pembayaran Fatimah terhadap pemilik tanah (Milawati).

Plt. Ka.Kesbangpol Ketapang, Musta’an mengatakan, membenarkan bahwa Sukanda selaku Ahli waris  tanah yang sah telah menghadap dirinya, dengan tujuan meminta pendapat, saran sekaligus bantuan atas penyerobotan kepemilikan tanah.

Menurut dia, menerbitkan SKT baru di atas lahan tanah milik warga yang Sudah memiliki SKT/Sertifikat adalah pelanggaran hukum. Untuk itu dikatakan, agar tidak menjadi polemik berkepanjangan, pihak penerbit (Kelurahan) dapat mencabut surat yang telah dikeluarkan.

Kepala Lurah dijelaskan juga oleh Musta’an, statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesalahan yang dibuat sangat berdampak dan bisa merusak nama baik Kepegawaian, dan jika ada keterkaitan pidana, tidak mustahil bisa berakhir pemecatan.

“Menyikapi persoalan tersebut, saya sudah menyandangi Kelurahan Sukaharja. Saya telah memberikan saran agar meninjau kembali dan segera mencabut SKT yang telah diterbitkan. Jangan sampai kasus ini dibawa pihak korban ke ranah hukum. Kita tidak mengharapkan itu, karena berdampak kurang sehat bagi pihak pihak terkait,” tuturnya.

Sementara Lurah Sukaharja Hasno Busri ketika dikonfirmasi mengatakan dan membenarkan bahwa, pihaknya telah menerbitkan SKT atas nama Fatimah. Namun penerbitan itu dijelaskan telah sesuai prosedur. Secara administrasi, syarat-syarat penerbitan telah terpenuhi.

Namun diakui, bahwa dia tidak mengetahui tanah yang diajukan oleh pemohon telah memiliki sertifikat. Pemohon berhasil meyakinkan dengan melampirkan surat pendukung sebagai syarat peberbitan serta di atas tanah tersebut telah berdiri rumah pemohon.

Kelurahan tidak bisa mengecek secara rinci/satu persatu tanah mana saja memiliki sertifikat. Keterbatasan waktu dan jumlah personil juga menjadi kendala pihak Kelurahan turun kelapangan, sehingga untuk mengkonfirmasi pemilik tanah yang berbatasan tanah pembuat SKT tidak bisa dilakukan.

Meskipun demikian Hasnol berjanji, akan menyikapi persoalan ini secara serius dan mengevaluasi kembali SKT yang ada. Dia akan melayangkan surat kepada pihak penjual (Milawati), agar segera membuktikan dan melampirkan surat-surat tanah serta bukti dirinya sebagai pewaris yang sah.

“Jika memang tidak bisa dibuktikan, maka SKT nya akan saya batalkan. Dan seyogyanya, apabila sertifikat itu memang ada (An. Syahferi Nohsana), maka statusnya lebih tinggi dari SKT,” ucap Lurah, Senin (14/6/21).

Dalam hal ini disampaikan Hasnol, ahli waris (Sukanda) telah datang menghadap dan menyampaikan keluhan atas terbitnya SKT. “Insya Allah, dalam beberapa hari persoalan ini sudah ada keputusan,” tungkasnya.(Tris).

 3,021 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *