Kejari Kabupaten Bandung Periksa Pejabat BPBD Terkait Pengadaan Masker dan Dapur Umum Covid-19

KABUPATEN BANDUNG, JAPOS.CO – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung lakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker dan dapur umum Covid-19 di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bandung TA 2020-2021 sebesar 25 Miliar (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

Penyelidikan dilakukan Kejari Kabupaten Bandung melalui Seksi Intelijen dan telah memeriksa beberapa orang pejabat BPBD Kabupaten Bandung, diantaranya Bendahara BPBD ES dan penanggung jawab pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) IBR.

Kajari Kabupaten Bandung Paryono, SH mengatakan kepada Japos.co penyelidikan tipikor pengadaan masker dan dapur umum TA 2020 – 2021 di BPBD sudah rampung.

“Penyidik Intelijen telah mengumpulkan alat bukti dan saksi yang cukup, akan dilanjutkan penyidikan “Jelas Kajari Kamis (20/05)

Ditempat terpisah Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Djohara mengaku kepada Japos.co, beberapa waktu yang lalu anak buahnya sudah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan terkait pengadaan masker dan dapur umum Covid-19 TA 2020-2021.

Ia juga mengakui kalau dirinya sudah pernah dipanggil pihak Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait permasalahan ini dan ia diminta untuk menyelesaikannya dengan baik-baik

Ahmad Djohara mengatakan pengadaan masker dan dapur umum Covid-19 TA 2020 – 2021 dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada yang piktif dalam pelaksanaannya.

“Sepertinya ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan nama baik saya, menuding saya seolah-olah telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi,” ungkapnya.

Pantauan Japos.co dilapangan, saat ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Djohara sedang mengikuti bursa calon Sekda Kabupaten Bandung, bahkan Adjo (Panggilan akrabnya) digadang – gadang menjadi calon terkuat menduduki jabatan Sekda Kabupaten Bandung.

Beberapa waktu lalu kantor Pemda Kabupaten Bandung (Soreang) sempat menjadi perhatian publik, karena aksi demo yang dilakukan Ormas Manggala Garuda Putih, menuntut pihak BPBD Kab Bandung untuk transparan terkait anggaran program pengadaan barang bantuan Covid-19 senilai 6,7 Miliar dan juga bantuan bencana lainnya yang dianggap piktif oleh Ormas tersebut.

Saat masih menjabat sebagai Kadispora Kabupaten Bandung Tahun 2018 Ahmad Djohara pernah diperiksa terkait kasus Tipikor di 2 (Dua) APH yang berbeda, pertama di Kejari Kabupaten Bandung dan kedua di Krimsus Polda Jabar.

Saat itu Kejari Kabupaten Bandung memeriksa Adjo terkait kasus pembangunan PJU SOR Sijalak Harupat senilai 2.880.900.375.00 Rupiah sumber dana Bantuan Gubernur dan pembangunan parkir D SOR Sijalak Harupat sumber dana APBD Kabupaten Bandung sebesar 906.926.000 Rupiah.

Di Krimsus Polda Jabar Adjo diperiksa terkait pembangunan sarana parkir B SOR Sijalak Harupat TA 2016 sebesar 6.861.807.000 Rupiah, untuk kedua kasus Tahun 2018 ini sampai sekarang publik tidak pernah mengetahui sudah sampai dimana kelanjutannya.(HeHu)

 408 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *