Klapa Village Hunian DP 0 Persen Dalam Sengketa, Andar Minta Hentikan dan Batalkan

JAKARTA, JAPOS.CO – Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dipimpin Majelis Hakim Alex Adam Faisal dengan nomor gugatan 181/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/5).

Gugatan tersebut diajukan Andar Situmorang selaku Direktur PT Golden Twins Sotarduga (Penggugat dan pemilik lahan sengketa) melawan Gubernur DKI Jakarta selaku Tergugat I dan Kakan Pertanahan Kota Jakarta Timur selaku Tergugat II.

Dalam persidangan hadir selaku Penggugat PT Golden Twins Sotarduga yang diwakili Cristian Situmorang, Christoper Situmorang dan Natanael namun Tergugat I dan Tergugat II mangkir di persidangan sehingga sidang ditunda hingga tanggal 14 Juni 2021.

Sepertu diberitakan sebelumnya gugatannya Andar selaku pemilik tanah seluas 13.195 meter yang terletak di Jalan H Naman RT/RW 02/02 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur di peroleh dari H Abdul Hamid bin Djaiman (alm) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB). Bahwa tanah tersebut diperoleh sebagai pengganti tanah atas kerja sama pembebasannya dengan pihak BUMD Provinsi DKI yakni PD Pembangunan Sarana Jaya.

Namun, saat ini tanah tersebut tanpa hak dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan mendirikan bangunan permanent bertingkat yang diiklankan bangunan tersebut untuk perumahan penduduk dengan DP 0 rupiah bernama KLAPA VILLAGE hunian DP 0 rupiah.

Melihat sepak terjang Tergugat I menyerobot tanah milik rakyat kecil dan sama sekali tidak memperdulikan hak hak rakyat wong cilik, atas kerugian yang di derita Penggugat, pihaknya menyurati kepada kakanwil BPN DKI Jakarta dan ke kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor surat: 09/AMS/IX/2015 tertanggal 09 September 2015 prihal: bukti pemerintahan Jokowi-JK dan DKI Jakarta bersih, kembalikan tanah rakyat dan blokir hak tanah.

Atas tindakan tersebut, menurut Andar, merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan kejahatan jabatan dimaksud dalam Pasal 421 KUHP.

Dalam hal ini, Andar meminta pembangunan dan penjualan rumah DP 0 rupiah ditunda atau dibatalkan hingga adanya kepastian hukum gugatan.

“Saya minta batalkan pembangunan dan penjualan rumah susun DP 0 rupiah dikarenakan status sengekta dan minta diletakan sebagai sita jaminan pengadilan,” terangnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Andar sudah melaporkan 3 laporan terhadap Tergugat I ke Polda Metro Jaya atas penyerobotan tanah.(Red)

 297 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *