Kepala SDN Duren Sawit 08 Diduga Manipulasi Data Dana BOS TA 2020 Untuk Pemeliharaan Sarpras

JAKARTA, JAPOS.CO – Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Duren Sawit 08 Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berbelit-belit dalam memberikan informasi terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA 2020 yang didapatkan di sekolahnya. Hal tersebut tentu memunculkan kecurigaan adanya indikasi dan dugaan korupsi di dalamnya.

Dari pantauan awak media terlihat tumpukan sampah yang berserakan tidak dibuang bahkan terlihat dibiarkan oleh Kepala SDN Duren Sawit 08 Duren Sawit Jakarta Timur, Selasa (20/4) siang.

Informasi yang didapat terkait adanya bantuan BOS Reguler TA 2020 untuk prasarana dan sarana (sarpras) sekolah. Namun saat dipertanyakan realisasinya melalui pesan WhatsApp, kepala sekolah (kepsek) justru berbelit dan enggan memberikan informasi yang jelas. “Sudah sering kali ditelepon, sang kepsek tidak mau mengangkat teleponnya, baru pada Senin (19/4) membalasnya melalui pesan WA.

Padahal, anggaran di sekolah tersebut sanggat besar. Terlihat anggaran dana BOS TA 2020 seperti tahap 1 dan 2 antara lain:

Untuk Tahap I:

  1. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 15.504.622
  2. administrasi kegiatan sekolah Rp 16.437.475
  3. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp 39.942.550
  4. penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 10.026.170

Untuk Tahap 2:

  1. pengembangan perpustakaan Rp 14.904.800
  2. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 38.260.783
  3. administrasi kegiatan sekolah Rp 527.000
  4. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp 30.272.783
  5. penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 8.585.409

Ketidaktransparan tersebut bukan hanya kepada media, terkadang kepala sekolah dengan ego-nya tidak mau berbagi informasi kepada para dewan guru.

Seperti halnya, Kasus Kepsek SDN Duren Sawit 08 Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang sempat menggegerkan publik terkait mark up dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, padahal di tahap I sudah dianggarkan tetapi di tahap II kembali dianggarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Selain itu, di tahun yang sama pemeliharaan sarpras juga dikerjakan. Padahal anggaran sarpras sekolah itu sangat besar di tahap I, yaitu mencapai Rp 39.942.550 dan tahap II Rp 30.272.783.

Sehingga, dalam satu tahun anggaran untuk pemeliharaan sarpras sekolah mencapai Rp 70.215.333.

Mengomentari hal ini, Ketua Umum LSM LEMPAR-LH Daniel Samosir mengatakan, seharusnya Kepala SDN Duren Sawit 08 transparan, karena wartawan atau LSM itu adalah kontrol sosial. “Semua hal terkait penggunaan uang negara wajib transparan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegas Daniel.

Masih kata Daniel Samosir, publik berhak mengetahui penggunaan anggaran dana BOS di sekolah, itu mengacu pada Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang pers nasional dan Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Terkait dugaan ada manipulasi dana BOS yang dilakukan oleh Jumadi selaku Kepala SDN Duren Sawit 08, itu didasarkan ketidaktransparanannya dalam penggunaan uang negara tersebut.

“Karenanya, diminta Tipikor dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga Inspektorat Provinsi DKI Jakarta turun ke sekolah tersebut untuk mengusutnya,” tandasnya.(Amin)

 205 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *