Asril Komentari Perwako 40-41 Soal PAD Pasar Ateh Terkait Proaktif Bangun Komunikasi

BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Peraturan Walikota (Perwako) No 40-41 tahun 2018 dan efektifnya tahun 2019, Pemerintah Kota (Pemko) dalam hal ini Walikota Bukittinggi Erman Safar SH  belum berhasil mencabut aturan tersebut, sebagaimana janji politiknya pada masyarakat (baca-pedagang) saat janji kampanye politik yang dielu-elukan oleh partai politik Gerindra, Erman Safar didampingi Andre Rosiade anggota DPR-RI.

Asril SE, anggota DPRD Kota Bukittinggi menyikapi persoalan Pasar Ateh yang rumit dan pelik, pencabutan Perwako No 40-41/2018 sah-sah saja, yang berhak adalah pejabat yang lebih tinggi. Namun persoalannya tentu ada tindak-lanjut berupa peraturan pengganti sebagai dasar pengelolaan obyek masalah (Pasa Ateh).

“Terkait pencabutan perwako objek pasar belum ada serah-terima aset dari pemerintah pusat sejak diresmikan Februari 2019, diakibatkan pembangunan pasca terbakarnya tahun 2017,” sebut Asril menjawab pertanyaan wartawan, Senin (12/4), dari telepon genggamnya.

Sehingga, katanya Pemko Bukittinggi belum membuat kontrak hak sewa-menyewa dengan pedagang, hanya hak pengelolaan dan perawatan yang menjadi kewenangan pemko setempat.

Terkait retribusi Pasar Ateh berimbas pada PAD kota. Dimana PAD yang dianggarkan dengan harapan terjadi proses serah-terima aset dalam waktu dekat. “Ternyata fakta yang terjadi tidak seperti asumsi yang disepakati dalam APBD,” logika Asril menilainya.

Pemko Bukittinggi mengupayakan membangun komunikasi intensif dengan PUPR terkait aset untuk mencari tahu permasalahannya sehingga proses serah-terima belum juga terlaksana sampai sekarang.

DPRD Bukittinggi juga diharapkan sebaiknya proaktif membangun komunikasi dengan PUPR dalam kerangka proses percepatan. Namun persoalan Covid-19 menyebabkan ruang gerak terbatas, bahkan bagi anggota DPRD ada larangan dari partai untuk tidak keluar daerah.

Kedepan, ada jalan dan langkah strategis yang bisa dilakukan sebagai proses serah-terima aset agar dapat terealisasikan menjadi aset Pemko Bukittinggi,” pinta Anggota DPRD dari Parpol Nasdem, yang sudah dua periode menduduki kursi terhormat tersebut.(Yet)

 61 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *