Menuntut Transparansi Anggaran, Warga Gruduk Balai Desa Kemiri Sewu

PASURUAN, JAPOS.CO – Warga Desa Kemiri Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan geruduk balai desa guna mempertanyakan tranparansi anggaran Tahun 2020 yang diduga ada permainan, Rabu (7/4).

Sebelumnya kedtaangannya tersebut sudah teragendakan dengan menghadirkan camat, kapolsek, koramil dan jajaran terkait.

Dalam pertemuan tersebut, warag merasa kecewa dengan jawaban kepala desa dan bendahara yang saling lempar tanggungjawab.

M Rifai, Kepala Desa mengatakan bahwa dia tidak menerima atau memegang sisa anggaran penanganan covid-19 seperti yang di katakan Yusuf (bendahara) pada saat audensi tersebut.

“Jujur, jujur saya katakan, mengenai uang tujuh itu saya serahkan ke pak yusuf, mengenai wastafel juga saya berikan, jujur saya tidak otak atik anggaran covid. Mari kita cari solusi bagaimana yang terbaik,” ungkap Rifa’i pada warga (dalam bahasa jawa).

Pada kesempatan tersebut, salah satu warga mempertnyakan terkait anggaran belanja Covid-19 yang pernah didiskusikan, bahwa Yusuf selaku bendahara mengatakan bahwa uang diberikan kepada salah satu TPK (Pur) namun saat itu Pur sendiri tidak hadir sehingga tertunda kembali.

Namun saat audensi saat ini, saat Pur diminta tanggapannya dirinya mengaku tidak pernah diberikan dana.

Sementara Camat pandaan, Yudianto sendiri menilai bahwa kalau proses mediasi atau audensi berjalan seperti yang terjadi, maka tidak akan ada titik temu, maka menyarankan agar tim audit atau inspektorat yang menanganinya.

“Kebenaran materil adalah di pemerintahan desa, dan untuk kebenaran materil ada aparat pemeriksa pemerintahan, harus ada praduga tak bersalah sampai ada instansi, karena kalau seperti ini tidak akan selesai. Seperti di ketahui, Yusup mengundurkan diri, dan kepala desa akan kembali menata birokrasi desa. Biar kepemerintahan tetap berjalan. Camat siap ajak perwakilan warga ke inspektorat,” tutur Yudianto.

Usai audensi, warga merasa tidak puas atas keterangan yang diberikan terkait dana Covid-19, warga menduga adanya dugaan kecurangan. Dalam hal ini warga tetap meminta penjelasan secara keseluruhan.

“Mas wartawan lihat sendiri jawaban dari kepala desa, dan bendahara yang saling lempar tanggung jawab. Padahal semua tadi sudah kumpul, tapi masih saja berbelit. Belum masalah lain lho mas itu. Seperti masalah PKK, ADD,DD, dan lainya,” ungkap mereka beramai ramai. (Sp)

 

 64 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *