DPMD Kabupaten Sidoarjo Eksploitasi Keuangan Desa?

SIDOARJO, JAPOS.CO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoaro  melalui surat yang ditujukan kepada para camat se kabupaten melalui Surat Nomor 005/2069/438,5,6/2021 berisi permintaan bantuan dari kepala dinas kepada para camat agar menerintahkan para kepala desa untuk mengikuti kegiatan workshop pengelolaan keuangan desa pada Rabu sampai dengan Jum’at  (24 s/d 26 Maret 2021).

Menurut Ketua LSM Komnas Suryanto, ada beberapa kejanggalan dari diselengarakannya acar ini, antara lain: (1) dalam acara tiap peserta diwajibkan membayar melalui tranfer ke rekening Bank Jatim atas nama PT Pengelola The Singosari Resort dengan Nilai Rp 700.000 per peserta; (2) acara tersebut diselenggarakan di Kota Batu Malang, padahal bisa saja diselenggarakan di Sidoarjo (jelas lebih murah); (3) acara tersebut menggunakan dana APBD Kabupaten Sidoarjo namun peserta masih wajib bayar dari dana desa; (4) tidak ada seorangpun peserta acara yang tahu berapa besaran alokasi anggaran dari DPMD; (5) banyak kepala desa yang tidak menghadiri acara tersebut tapi tetap transfer; (6) diduga kuat atau patut diduga penyelenggara acara tersebut menerima fee dan atau cash back; (7) dalam bulan Maret telah dua kali DPMD mengadakan acara serupa di hotel yang sama, pada acara yang pertama peserta membayar Rp 400.000.

Berdasarkan kejanggalan tersebut, Japos.co mengonfirmasi Sekda Kab Sidoarjo Drs Achmad Zaini MM, Kamis (25/3/2021) melalui pesan WhatsAap, namun Sekda menjelaskan dia hadir dalam acara tersebut selaku undangan dan bukan selaku PA (Pengguna Anggaran).

Asisten II, Mohammad Ainur Rahman Ap MSi yang dikonfirmasi, Kamis (25/3/2021) juga melalui pesan WhatsAap, selaku pengundang menyarankan agar Japos.co mengkonfirmasi Kepala Dinas DPMD Fedrick.

Sementara Kepala DPMD Fredick yang dikonfirmasi, Kamis (25/3/2021)  sama sekali tidak ada respon.

Terpisah, Sekjend LSM WAR Zainal Abidin yang dimintai komentar terkait hal tersebut mengatakan bahwa acara work shop tersebut sama sekali tidak memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagimana telah diatur dalam perpres, karena tidak transparan, akuntabel, ekonomis dan efisien. “Ini jelas-jelas hanya merupakan tindakan pemborosan uang negara dan hanya mengeksploitasi keuangan desa. Pasalnya desa tanpa workshop inipun telah menganut siskuides, jadi hanya ajang cari untung saja,” pungkasnya.(Zein)

 

 

 

 482 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *