Komisi III DPR RI Desak Penegak Hukum Proses Bupati dan Ketua DPRD Penerima Pemotongan Dana Insentif RSUD Kraton

KAJEN, JAPOS CO – Kasus pemotongan dana insentif manajerial pejabat struktural di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan periode 2014-2016 yang merugikan negara sebesar Rp4,4 miliar yang melibatkan terpidana mantan Direktur RSUD Kraton Teguh Imanto dan Wakil Direktur Agus Bambang Surya Dana, masing-masing telah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun penjara.

Kini, terkait kasus tersebut masyarakat meminta untuk dibuka kembali bagi pejabat yang turut serta dan ikut bersama-sama untuk memperkaya sendiri dan korporasi untuk diadili kembali.

“Penegakan harus berdasarkan fakta dan bukti, prosesnya pun harus dijalankan. Belum ada penyidikan dan penyelidikan yang lain tidak ada buktinya, itu harus dibuka lagi, karena dalam putusan pengadilan itu ada bukti sah,” kata Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani saat audiensi bersama ormas dan Kejati Jateng, Jum’at (19/3/2021), waktu setempat.

Lanjut Asrul, dikutip dari hasi putusan pengadilan, pada Selasa 10 Desember 2019 yang berkekuatan hukum tetap bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang mengadili perkara pemotongan dana insentif manajerial pejabat struktural di RSUD Kraton Pekalongan memerintahkan jaksa memproses para pelaku lain dalam tindak pidana korupsi.

Fakta di persidangan diketahui ada hubungan kerja sama erat antara satu terdakwa dan yang lain. “Tindak pidana ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa ada peran pihak lain,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk menjunjung tinggi asas equality before the law, penuntut umum harus juga memproses pelaku lain dalam tindak pidana tersebut.

Dalam sidang tersebut, Teguh Imanto dijatuhi hukuman dan wakilnya Agus Bambang Surya Dana juga dihukum. Dalam amar putusan hakim, disebutkan sejumlah pihak yang telah mengembalikan dana yang bersumber dari insentif manajerial tersebut.

Para pejabat yang telah mengembalikan uang yang bukan merupakan haknya tersebut, antara lain mantan Bupati Pekalongan Amat Antono, Bupati Asip Kolbihi, Wakil Bupati Arini Harimurti, Sekretaris Daerah Mukaromah Sakur, Kabag Hukum, DPKAD dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun serta pegawai instansi vertikal, sebagaimana disampaikan oleh Kabag Keuangan Rizki Malela di persidangan ikut turut serta ambil bagian dan berperan sehingga tindak pidana itu utuh atau lengkap untuk diadili tidak tebang pilih.

“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat di Pekalongan yang kami terima pada masa reses lalu terkait penanganan kelanjutan kasus korupsi dana insentif RSUD Kraton Kab Pekalongan. Maka saya sampaikan ke Pak Kapolda dan saya WA juga penyidikannya melalui Dirkrimsus Pak Jhonson terkait aspirasi ini untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara Gigih Agusta, Ketua Ormas Probojoyo Pekalong mendesak penegak hukum untuk menindak lanjuti dengan dasar fakta hukum putusan pengadilan.

Keterangan kuasa hukum terpidana di pengadilan, itu jelas ada pihak lain turut serta bersama-sama yang masing-masing berperan sehingga delik yakni pihak lain yang menerimanya, seperti yang disampaikan oleh Kabag Keuangan melalui catatannya, sejumlah pejabat mengembalikan uang tersebut ke kas RSUD Kraton itu menjadi bukti dan lengkap, penegak hukum tidak perlu ragu untuk melanjutkan proses tersebut hingga ke persidangan,” ungkapnya.(Sofi)

 65 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *