Kajatisu Kunker ke Kabupaten Samosir Indentifikasi Permasalahan Lahan

SAMOSIR, JAPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Ida Bagus Nyoman Wiswantanu (IBN Wiswantanu) melakukan kunjungan dan melihat proses pembangunan Jembatan Tano Ponggol, Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu (20/3).

Dalam kesempatan itu, Kajatisu didampingi oleh Kajari Samosir Andi Adikawira Putra, Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon, Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Asisten I, Asisten II, Asisten III, Camat Pangururan dan Lurah Siogung-ogung.

Dalam kunjungan tersebut IBN Wiswantanu berharap pekerjaan Jembatan Tano Ponggol berjalan dengan lancar. “Kita kesini bersama tim dalam rangka mengidentifikasi  permasalahan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, yang pada intinya untuk mengetahui permasalahanya dan kemudian mencari solusinya,” ujar IBN.

Lebih lanjut dia berharap pembangunan Jembatan Tano Ponggol didukung dari segala pihak. “Sebab proyek ini sangat mulia, sehingga kita harapkan seluruh masyarakat turut membantu demi kelancaran proyek ini,” katanya.

Sebelumnya telah diberitakan masyarakat di dua kelurahan dan satu desa yakni Kelurahan Pasar Pangururan dan Kelurahan Siogung Ogung dan Desa Parsaoran 1 menyatakan dukungan pembangunan penggantian jembatan Tano Ponggol asalkan ganti rugi yang diberikan dapat  membeli lahan atau tanah, untuk membangun rumah di lokasi yang tidak berjauhan dari Tano Ponggol.

Warga yang terdampak, Sangkot Manurung kepada wartawan mengutarakan, sebelum kunjungan Kajatisu dirinya tidak pernah menghambat ataupun menghalangi pembangunan tersebut, dalam hal ini  pemerintah harus bisa memberikan ganti untung bukan malah merugikan masyarakat yang terkena dampak pembangunan. “Sebab bagaimana mungkin warga sudah puluhan tahun tinggal, tanah dan rumah digusur, namun untuk membeli lahan tidak bisa lagi karena ganti ruginya sangat merugikan,” sebutnya.

Pemerintah Kabupaten Samosir melalui  Camat Pangururan, Bresman Simbolon memahami keinginan masyarakat. Sehingga, sampai sekarang masih tercatat 30 kepala keluarga yang belum mendapatkan ganti rugi dan lahannya belum dibebaskan.
Bresman juga menjelaskan, ada juga warganya yang mendapat biaya ganti rugi namun tidak sanggup lagi membeli tanah atau lahan sebagai pengganti lahan tempat tinggalnya di daerah lain, karena nilainya mungkin tidak sesuai.(jbr)

 74 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *