Sekda Riau Non Aktif H Yan Prana Didakwa Korupsi Rp 2,8 Milyar

PEKANBARU, JAPOS.CO – Sidang Perdana Kasus Koropsi Perjalanan Dinas Bapeda Siak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menjerat terdakwa Sekretaris Daerah Provinsi Riau non aktif,  H Yan Prana digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Koropsi Pekanbaru, Kamis (18/3/2021).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa penuntut, Henry Junedi, SH, H Yan Prana, memperkaya diri dengan melakukan korupsi sebesar Rp. 2,8 milyar lebih.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi H Yan Prana Jaya ini dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, Jumat, 12 Mar. 2021 Nomor Surat Pelimpahan B-663/L.4.17/Ft.1/03/2021. Sidang dipimpin ketua majelis Lilin Herlina, SH.

Kasus koroupsi perjalananan dinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Siak ini bergulir dalam rentang waktu benerapa tahun. Kasus ini terjadi pada saat terdakwa Yan Prana masih menjabat sebagai (Pj) Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Siak Tahun 2011 sampai dengan 2012.

Yan Prana diangkat menjadi (PJ) Bapedda Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 221/HK/KTPS/2011 tanggal 19 September 2011 kemudian fiangkat menjsdi Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Siak Tahun 2013 sampai dengan 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 13/HK/KPTS/2013 tanggal 10 Januari 2013; Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Siak Tahun 2016 sampai dengan 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 550/HK/KPTS/2016 Tanggal 28 Desember 2016.

Pada masa rentang waktu Yan Prana menjabat Kepala Bapeda Siak, dirinya memerintahkan kepada Rio Arta, selaku Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Siak, untuk memotong 10 perses setiap realisasi Perjalanan Dinas. Pemotongan anggaran perhalanan dinas ini terus berkelanjutan sehingga perbuatan terdakwa memoerkaya diri menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,8 milyar.

Dalam dakwan jaksa terungkap bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terdapat Anggaran Rutin dan Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Siak yaitu Anggaran Perjalanan Dinas yang berasal dari Anggaran Rutin dan Anggaran Kegiatan Bappeda Kabupaten Siak TA 2013 sampai dengan TA 2017 sebagai berikut : Berdasarkan DPPA SKPD Nomor 1.06.1.06.01 Tahun 2013, Anggaran Perjalanan Dinas  pada Tahun 2013 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp. 2.757.426.500,-(dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Selain itu, berdasarkan DPPA SKPD Nomor 1.06.1.06.01 Tahun 2014 Anggaran Perjalanan Dinas pada tahun 2014 realisasi anggaran sejumlah Rp. 4.860.007.800,- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ribu delapan ratus rupiah). Kemudian berdasarkan DPPA SKPD Nomor 1.06.1.06.01 Tahun 2015 Anggaran Perjalanan Dinas pada tahun 2015 realisasi anggaran sejumlah Rp. 3.518.677.750, – (tiga miliar  lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan DPPA SKPD Nomor 1.06.1.06.01 Tahun 2016 Anggaran Perjalanan Dinaspada tahun 2016 realisasi anggaran sejumlah Rp. 1.958.718.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) serta berdasarkan DPPA SKPD Nomor 1.06.1.06.01 Tahun 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada tahun 2017 realisasi anggaran sejumlah Rp. 2.473.280.300,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Adapun total realisasi Anggaran perjalanan Dinas di Kantor Bappeda Kabupaten Siak TA 2013 sampai denganTA 2017 sebesar Rp. 15.658.110.350,- (lima belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pada Januari Tahun 2013 saat terjadi pergantian Bendahara Pengeluaran dari Rio Arta Kepada Donna Fitria yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Siak atas arahan terdakwa Yan Prana, mekanisme pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas tersebut adalah setiap pencairan SPPD dilakukan pemotongan 10%, (sepuluh persen) yang dikumpulkan dan disimpan Donna Fitria selaku Bendahara Pengeluaran di brangkas Bendahara di Kantor Bappeda Kabupaten Siak, kemudian Dinna Fitria mencatat dan menyerahkan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaannya. (tun)

 

 70 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *