Sidang Perdana, Kuasa Hukum: Kami Keberatan HRS Tidak Hadir

JAKARTA, JAPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menggelar sidang perdana dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terkait kasus kerumunan di Petamburan, Selasa (16/4).

Dari pantauan Japos.co, HRS dihadirkan secara virtual. HRS sendiri diketahui saat ini tengah mendekam di Rutan Bareskrim.

HRS terlihat mengikuti sidang dengan mengenakan baju putih dan sorban putih. Dia juga tampak mengenakan masker.

Menurut Kuasa hukum HRS, Alamsyah mengupayakan untuk menghadirkan HRS di persidangan.

“Kami sangat keberatan apabila HRS tidak dihadirkan di sidang,” ucap Alamsyah kepada wartawan sebelum sidang dimulai.

Kehadiran terdakwa di ruang sidang, menurut Almsyah penting. Sebab terdakwa memiliki hak untuk mendengarkan apa yang didakwakan kepadanya sesuai dengan KUHAP.

Dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, HRS didakwa dengan pasal berlapis.

Pertama, Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Keempat, Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam kasus Kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Terdakwa didakwa dengan Pasal tiga pasal. Yakni, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 216 ayat (1) KUHP

Adapun untuk kasus swab test COVID-19 di RS Ummi Bogor. Terdakwa didakwa dengan Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 14 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Kedua Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
Ketiga: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Red)

 67 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *