Diduga Serobot Tanah Milik Rakyat Untuk Rusun Kelapa Village DP 0 Rupiah, Andar Tuntut Gubernur DKI Anies

JAKARTA, JAPOS.CO – Andar M Situmorang selaku advokat dan Direktur PT Golden Twins Sotarduga, pemilik tanah girik seluas lebih kurang 10.000 M2, yang mana tanah girik tersebut dibeli dari Abdul Hamid bin Djaiman, dan sekarang diserobot Pemprov DKI Jakarta dan PD Sarana Jaya, mulai tarik ancang-ancang.

Andar Situmorang SH MH, yang juga Direktur LSM GACD sebagai pelapor atas kasus korupsi mantan Menteri Pendidikan Anis Rasid Baswedan, yang disinyalir telah merugikan negara sebesar Rp146 miliar bersumber dari dana APBN saat menggelar pameran buku tentang Komunis (PKI), di Jerman.

Andar kepada awak media menerangkan sudah 3 kali menyurati Gubernur DKI Jakarta (Anis Rasid Baswedan) dan PD Sarana Jaya selaku BUMD DKI Jakarta, agar segera membongkar bangunan rusun tersebut atau membayar harga tanah milik penduduk setempat, termasuk tanah milik Andar dan tanah di sekitar apertemen yang sudah berdiri rumah susun yang sekarang gagal, dan dulunya diprogramkan DP Rumah Nol Rupiah, terletak di Jl H Naman, dan H Dogol Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur.

Disebutkan bahwa rumah susun yang disebut Dp 0 rupiah sekarang berdiri adalah di atas tanah sengketa, bukan di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tanah tersebut diserobot, belum pernah dijual atau dilepaskan hak tanahnya oleh rakyat pemilik tanah girik tersebut.

Andar juga sudah pernah melaporkan atas penyerobotan tanah rakyat ini ke Polda Metro, akan tetapi tidak ada respon dan seakan tak peduli atas pengaduan rakyat.

“Minggu ini akan saya ajukan gugatan penyerbotan tanah ini ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan tergugat Gubernur DKI Jakarta, Direktur PD Sarana Jaya (BUMD DKI), serta turut tergugat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang mengetahui lokasi tanah, juga mengetahui bahwa tanah tersebut belum pernah dilepas hak atas tanah rakyat tersebut kepada Pemerintah DKI Jakarta,” ungkapnya.

Bangunan tersebut, dalam status tidak sah, sehingga Andar meminta status pembangunan dibatalkan dan juga menyita jaminkan sebelum dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta kepada rakyat.

Andar juga akan melaporkan penyerobotan atas tanah rakyat tersebut ke Bareskrim Polri, Tim Anti Mafia Tanah, Penanggung Jawab APBD DKI Jakarta. “Kepala daerah baik di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengadaan rumah DP nol rupiah, juga Gubernur DKI Jakarta,” tegas Andar.(Red)

 62 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *