Raperda SPBE di Rancang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Baik

PEKALONGAN, JAPOS.CO – Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah kota Pekalongan yang  berbasis elektronik saat ini Pemkot Pekalongan telah mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD salah satunya raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  untuk menjadi pembahasan di masa sidang I di tahun 2021 DPRD Kota Pekalongan.

Raperda tersebut merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

“Dalam penyelenggaraan SPBE nanti tentunya akan meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah dalam melaksanakan pemerintahan serta memberikan layanan publik yang lebih baik,” jelasnya.

Kata Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE beserta Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin STP saat  mengantarkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Ruang Paripurna DPRD, agar usulan tiga Raperda ini agar dibahas pada Masa Sidang I Tahun 2021, Selasa (9/3/2021).

Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa tiga Raperda yang diusulkan yakni Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Kedua, Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ketiga, Raperda Perubahan Keempat atas Perda No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Disebutkan Aaf kaitannya dengan Raperda yang ketiga tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yakni pemakaian toko/kios/bangunan dan perdagangan jasa (Dindagkop UKM), pemakaian fasilitasi barang/peralatan seperti CBR, Laboratorium DCP Sandi Cone Penetrasi Aspal, Wals, dan Excavator (DPUPR), biaya pelatihan swadana dan lingkungan industri kecil (Dinperinaker), dan Cold Storage, Rumah Pakan, Mobil Refrigator kapasitas 1 ton, dan mobil pick up system logistik ikan (DKP).

“Kami berharap pembahasan mendalam dan intensif terhadap tiga Raperda ini sehingga nantinya mendapat persetujuan bersama,” tutur Aaf.

Menurut Aaf, sebelum paripurna memang sudah ada komunikasi kaitannya Raperda ini sehingga harapannya pembahasan tak terlalu lama dan segera mendapat kesepakatan bersama.(sofi)

 

 61 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *