Manfaatkan Program PTSL Semaksimal Mungkin

CIAMIS, JAPOS.CO – Manfaat yang diperoleh dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di antaranya masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah, menghindari konflik/sengketa tanah, dan membuat aset masyarakat yang bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha.

Hal itu disampaikan Kepala ATR BPN Kabupaten Ciamis, Mahpud A. Ptnh.,M.Si sewaktu disambangi tim Jaya Pos diruangannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, dengan diterimanya sertifikat ini, maka yang bersangkutan telah dinyatakan sah memiliki tanah tersebut. Dengan kepemilikan sertifikat tanah ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum aset tanah masyarakat dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mahpud menambahkan program PTSL terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui aparatur pemerintah hingga tingkatan Camat dan Lurah/Kepala Desa, agar nantinya muncul kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program PTSL ini. Sehingga jumlah masyarakat yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah di Kabupaten Ciamis akan semakin meningkat.

Program PTSL, dijelaskannya, merupakan program nasional yang digagas Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk kepengurusan sertifikat sehingga prosesnya menjadi cepat. “Momentum ini diharapkan dapat menghapus paradigma lama, dimana pengurusan sertifikat sering dikeluhkan oleh masyarakat karena lamanya waktu pengurusan,” jelasnya.

Di tahun 2021 ini, kata Mahpud, Kabupaten Ciamis mendapatkan 120 ribu bidang tanah yang akan disertifikatkan yang tersebar di 55 desa di Kabupaten Ciamis. 55 desa tersebut diantaranya Desa Sindangasih, Desa Sindangsari, Desa Purwasari, Desa Ciulu, Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari, Desa Sidaharja, Desa Kertajaya, Desa Cintajaya, Desa Baregbeg, Desa Sindangangin, Desa Tambakreja, Desa Puloerang, Desa Sukanegara, Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok. Desa Budiasih, Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih, Desa Jalatrang, Desa Cieurih, Desa Bangbayang Kecamatan Cipaku. Desa Mekarjadi, Desa Mangkubumi, Desa Bendasari Kecamatan Sadananya. Desa Tambaksari, Desa Sukasari, Desa Kadupandak, Desa Mekarsari, Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari. Desa Bantardawa, Desa Purwadadi, Desa Purwajaya, Desa Karangpaningal, Desa Sidarahayu, Desa Padaringan, Desa Pasirlawang, Desa Kutawaringin, Desa Sukamulya Kecamatan Purwadadi.

Desa Sukaharja, Desa Tanjungjaya, Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa. Desa Kiarapayung, Desa Situmandala, Desa Wangunsari, Desa Cisontrol, Desa Cileungsir, Desa Janggalaharja, Desa Patakaharja, Desa Bojonggedang, Desa Dadiharja, Desa Giriharja Kecamatan Rancah. Desa Sukamaju, Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti. Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng, Desa Margaharja Kecamatan Sukadana dan Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis. “Ke-55 desa dari 15 kecamatan tersebut merupakan penerima program PTSL sebelumnya. Jadi pemerintah berkeinginan yang 55 desa itu di tahun pertama ketika tidak bisa tuntas dalam penyertifikatan bidang tanah di desa tersebut, diharapkan di tahun kedua ini bisa tuntas. Karena tidak akan ada lagi program lanjutan bagi desa yang sudah mendapatkan 2 kali program PTSL, “ ujar Mahpud.

Untuk itu, tegas Mahpud, kepada para kepala desa/lurah untuk menghimbau warganya agar memanfaatkan program PTSL ini dengan sebaik-baiknya. “Desa harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut dan bagi masyarakat yang berada di luar kota, pihak desa/kelurahan untuk bisa menghubunginya, supaya program PTSL di desa/kelurahan bisa tercapai maksimal sesuai dengan target yang diajukan oleh desa/kelurahan tersebut, “ tegasnya.

Diakuinya, dari target 120 ribu bidang tanah tersebut pihaknya kewalahan dengan ketersediaanya jumlah SDM yang ada di kantor ATR BPN Kabupaten Ciamis yang hanya terdiri dari 27 orang ASN. “Idealnya untuk 120 ribu bidang tanah yang akan disertifikatkan dengan ketersediaan SDM yang ada maksimal mencakup 60 ribu bidang. Tapi hal itu tidak menyurutkan pihaknya selaku Apartur Sipil Negara yang bertanggungjawab penuh untuk mensukseskan program pemerintah tersebut. Saat ini dari 6 tim yang diterjunkan terdiri dari 3 sampai 4 orang di masing-masing desa untuk memberikan penyuluhan serta melakukan pengukuran dan pendataan, “ kata Mahpud.

Berkaitan dengan biaya yang ditentukan oleh masing-masing desa, kata Mahpud, itu diluar kewenangan pihak BPN. “Hal itu diserahkan kepada masing-masing otonomi desa. Sesuai dengan SKB 3 Menteri, yaitu Kementerian Agraria dan Tata ruang, Kemendagri, dan juga Kemendes, pembayarannya sangat murah, cuma Rp 150 ribu, itu juga buat beli materai, fotocopy, dan yang lainnya dalam pemenuhan kelengkapan administrasi si pemohon sertifikat tersebut,” terangnya.

Mahpud berharap dengan adanya program PTSL ini, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Ciamis. “Kalau sudah memiliki bukti kepemilikan (sertifikat), tentunya kedepan tidak akan menjadi polemik. Takutnya kalau tidak bersertifikat, apalagi masjid, madrasah atau makam, yang berstatus wakaf, jika ada keluarga yang tidak tahu silsilah tanah dan menggugat, itu akan menjadi beban semuanya,” tukasnya.

Sementara itu salah seorang warga Desa Bendasari Kecamatan Sadananya, Ihin (56), dirinya yang memiliki sebidang tanah bentuk sawah, mengaku sangat senang dan mendukung program PTSL yang digulirkan pemerintah. “Alhamdulillah Pak, saya mah sangat senang dengan adanya program ini, terus terang dengan harga segitu bisa bikin sertifikat tanah atas nama sendiri. Kapan lagi bisa dimanfaatkan (programnya) kalau tidak sekarang. Saya sangat mendukung sekali,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo

Sementara itu berdasarkan data yang berhasil dihimpun tim Jaya Pos, Presiden Joko Widodo menyerahkan 584.407 sertifikat tanah pada awal tahun 2021. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara virtual di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk percepatan pendataan tanah di Indonesia. “Komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia,” ujar Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Jokowi mengungkapkan upaya percepatan penerbitan sertifikat telah dilakukan sejak periode pertama ia menjabat sebagai presiden. Sebelumnya penerbitan sertifikat hanya sebanyak 500.000 per tahun. “Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. Nyatanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekarang bisa melakukan dalam jumlah yang sangat banyak,” terang Jokowi.

Tahun 2017 lalu, saat program percepatan berjalan, BPN menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Angka tersebut meningkat di tahun 2018 menjadi sebanyak 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 6,8 juta sertifikat. Pandemi virus corona (Covid-19) menghambat penerbitan sertifikat sehingga tak mencapai target 10 juta sertifikat.

Penyerahan sertifikat tersebut, menurut Jokowi memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah. Jokowi bilang sengketa lahan marak terjadi di daerah. Oleh karena itu percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat dinilai sangat mendesak. (Mamay)

 

 

 107 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *