Kabupaten Ciamis Perpanjang PPKM Mikro Hingga 22 Maret 2021  

CIAMIS, JAPOS.CO – Kabupaten Ciamis kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dari tanggal 9 Maret sampai dengan 22 Maret 2021. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. H Tatang M.Pd saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama para Unsur Forkopimda serta para SKPD terkait bertempat di Komisariat Satgas Covid Kabupaten Ciamis. Selasa (09/03).

Perpanjangan tersebut sesuai dengan intruksi Kemendagri dan intruksi Gubernur Jawa Barat tentang pelaksanaan PPKM berbasis Mikro di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat. “PPKM Mikro akan kembali kita laksanakan selama 2 pekan kedepan, hal itu sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil yang disampaikannya saat memimpin rapat komite penanganan Covid 19 kemarin,” kata H. Tatang.

Sekda mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Ciamis dalam menjalankan protokol kesehatan mengalami peningkatan, Ia berharap dengan perpanjangan PPKM Mikro tersebut dapat mempercepat memutus penyebaran Covid 19. Selain itu Sekda Ciamis juga menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya evaluasi pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Ciamis yang dinilai cukup lambat. “Berdasarkan data yang diperoleh dari Provinsi, Kabupaten Ciamis termasuk Kabupaten yang proses pelaksanaan vaksinasinya lambat dibanding dengan kabupaten / kota lain di Jawa Barat yakni baru mencapai 30%,”. ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor, diantaranya keterlambatan kedatangan vaksin tersebut di Kabupaten Ciamis sehingga pelaksanaannya tertinggal dibanding dengan kabupaten kota yang lain. “Saya berharap pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Ciamis dapat lebih dimaksimalkan dan tidak hanya mengandalkan puskesmas. Seperti mencari tempat-tempat yang besar untuk pelaksanannya agar dapat menampung banyak orang yang akan divaksin sesuai dengan instruksi Gubernur. Misalnya gedung-gedung besar seperti aula kecamatan dapat digunakan untuk vaksinasi, serta dengan melibatkan swasta agar lebih cepat pelaksanaanya,” jelasnya.

Sekda meminta Dinas Kesehatan untuk segera melaporkan pihak-pihak yang akan di vaksin ke Satgas Provinsi. Menanggapi apa yang disampaikan Sekda Ciamis, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, dr. Yoyo, M.M.Kes mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi alasan Kabupaten Ciamis dinilai lambat dalam pelaksanaan vaksinasi. Diantaranya terdapat perubahan data yang berbeda-beda antara di Provinsi dan di Kabupaten sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaanya, untuk keamanan, mengingat berubah-rubahnya jenis vaksin yang dikirimkan sehingga khawatir malah dapat menimbulkan dampak, karena harus memacu pada uji klinis.

Sebagian masyarakat masih ada yang menolak vaksinasi dan enggan melaksanakannya. “Kami berharap semua pihak dapat kembali mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat, agar masyarakat memahami dan dapat melaksanakannya,” ungkap dr. Yoyo.

Senada dengan Sekda Ciamis, Kapolres Ciamis AKBP Hendria Lesmana menambahkan percepatan vaksinasi di Kabupaten Ciamis harus ditingkatkan dengan tidak hanya mengandalkan puskesmas, mengingat batas expired vaksin hanya 6 bulan saja. (Mamay)

 

 

 

 

 

 

 

 59 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *