Ingkar Janji Menikah, Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Bisa Digugat Perdata

JAKARATA, JAPOS.CO – Terkait pemberitaan Kaesang, putra Presiden Republik Indonesia sedang mencuat mengenai hubungannya dengan seorang perempuan yang bernama Felicia Tissue.

Kabar hubungan keduanya tersebut belakangan telah menjadi sorotan publik, keduanya menjadi heboh di media sosial setelah ibu Felecia mengunggah sebuah postingan yang menyebutkan bahwa Kaesang telah meninggalkan Felecia dan melakukan ghosting.

Padahal menurut sang ibu, Kaesang pernah berjanji untuk menikahi anaknya pada Desember 2020.

Advokat Azis Aptira angkat bicara saat dihubungi oleh awak media. Dirinya menyebut, mengenai pernikahan memang tidak ada habisnya. Setiap orang pasti tahu apa itu pernikahan. Tujuan dari pernikahan ini adalah membina sebuah keluarga yang bahagia, saling menyayangi, mencintai dan berusaha untuk menjadikan kekal sampai mau memisahkan.

“Namun terkadang, dalam kenyataannya banyak pasangan yang gagal sampai ke tahap pernikahan, faktornya banyak sekali, restu orang tua, salah satu pasangan ingkar janji,” sebutnya, Selasa (9/3/2021).

Lanjut Azis Aptira, terkait mengenai janji menikahi telah diatur berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan di Indonesia mengenal hal yang disebut sebagai “Perjanjian Perkawinan”, perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan biasanya dibuat tertulis. Berbeda hal jika janji untuk menikahi disampaikan secara lisan dan hal ini tidak diatur dalam UU Perkawinan.

Dalam praktiknya, sudah ada beberapa putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya janji menikahi. Setidaknya putusan-putusan berikut layak direnungkan. Di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No 522 K/Sip/1994, Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli.

Dalam hal persoalan Tidak Menepati Janji Menikahi jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam hubungan tersebut bisa menggugat di pengadilan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPer berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Adapun soal langkah hukum yang dapat dilakukan yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang ada kemudian ajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Harus ada perbuatan (positif maupun negatif). Perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, ada kesalahan.

Sekilas, tidak ada masalah pada kegagalan menikah sesuai janji lisan tersebut. Masing-masing bisa mencari pasangan baru, bukan? Jika janji nikah itu tak terealisasi, bukan mustahil timbul masalah hukum. Pihak yang dirugikan, misalnya dalam persoalan hubungan Kaesang dan Felecia Tissue bisa saja  Felecia Tissue melaporkan Kaesang ke kepolisian karena masih ada harta benda Felecia Tissue yang masih di tangan Kaesang, atau mengajukan gugatan perdata dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Meskipun sudah ada yurisprudensi, tak semua gugatan atas janji menikahi yang diingkari diterima oleh hakim. Dalam perosalan tersebut kita bisa belajar jika setiap janji yang kita ucapkan baik tertulis maupun lisan bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum jika terjadi hal ingkar janji yang tidak ditepati, sesuai dengan pepatah “Mulutmu Harimau MU”.(Amin)

 741 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *