Dahniar A: Dispendik Kabupaten Pasuruan Layak Dilaporkan

PASURUAN, JAPOS.COMasalah peralihan dana senilai Rp 7 miliar yang tadinya untuk pembelian lahan di SMPN2 Pandaan, dialihkan menjadi banyak paket pembangunan dan rehab gedung SD maupun SMP, kini semakin memanas.

Pasalnya, semakin banyak kalangan LSM dan Pemerhati Dunia Pendidikan yang menyoroti hal ini dan bahkan mereka berencana akan melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum (APH).

Hal ini diungkapan Pemerhati Pendidikan Dahniar A pada awak media, Rabu (3/3/21). “Yang bener yang mana. Ada apa enggak adendum tetap salah. Kalau toh dasarnya PAK apa tidak semua anggota dewan hadir, kok masih ada yang berteriak. Berarti ada yang salah disini. Siapa yang salah atau disalahkan biar nanti APH yang membuktikan. Dari pada dinas juga pusing memberikan jawaban dan masyarakat berasumsi kita laporkan saja,” ungkapnya.

“Kan aneh juga, kenapa tidak dana pembebasan lahan saja yang dipotong sebagai dana covid. Jangan dana pembangunan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di belakang hari. Atau dana tersebut dikembalikan saja ke kasda. Toh juga gak bakal hilang kamana-mana kalau toh ada pengalihan seperti ini adakah pihak yang diuntungkan? Karena pihak lain menyatakan tidak pernah ada bembahasan peralihan kok tiba-tiba dialihkan, kan aneh. Biar tangan APH yang bertindak, intinya kasus ini layak dilaporkan,” tutup Dahniar A.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Pasuruan, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Demikian halnya Kabid Dikdas, akan tetapi Kabid Dikdas Solikin menyampaikan jawaban yang sama bahwa dia sama dengan apa yang dijelaskan oleh Udin yang pernah dihubungi per telepon, Rabu (3/3/21).

M Syamsudin, Staf Subag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menegaskan kalau semua sudah sesuai prosedur dan dasar perubahan adalah PAK.

”Waalaikumsalam. Maaf mas, yang saya ketahui semua prosedur sudah dilaksanakan dengan benar, dasarnya PAK,” ungkap Udin lewat pesa whatsapp.

Perlu diketahui, masalah peralihan dana Rp 7 miliar ini sudah menjadi sorotan banyak kalangan termasuk media massa. Dilansir dari wartabromo.com  Samsul Hidayat, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan menyebutkan bahwa peralihan dana itu tidak dibahas melalui Komisi IV.

“Kita tidak pernah membahas proyek pengadaan lahan itu. Bahkan di PAK juga tak pernah dibahas. Tahu, tapi tidak pernah dibahas di Komisi IV. Awal tahun dananya ada, namun setelah terbit SE Bupati tentang refocusing anggaran, proyeknya tertunda, menjelang akhir tahun malah digeser ke fisik, coba tanya Pak Sholichin,” katanya.

Selain Dahniar A, Kepala Wilayah L-KPK Khoirul Anam juga mengatakan, sedang mengumpulkan data dan keterangan dari semua pihak, termasuk berkoordinasi dengan beberapa lembaga lain guna kelanjutan berkas laporan.

“Jejak digital kasus ini masih banyak di website mas. Coba kata kunci “dana 7m untuk pengadaan lahan SMPN2 Pandaan” itu sudah keluar berita dari rekan media. Dan ingat juga, apa yang diberitakan itu dibaca publik, dan bisa dikatakan surat terbuka, dan itu bisa jadi salah satu alat bukti,” jelas mas Irul-sapaan akrabnya.(Sp/Ww)

 429 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *