Diduga P2KD AW Tidak Transparan, Salah Satu Balon Kades Minta Verifikasi Diulang

KAJEN, JAPOS.CO – Dalam pengisian jabatan Kepala Desa Antar Waktu tahun 2021 Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mulai melakukan proses tahap seleksi administrasi. Kekosongan kepala desa di wilayah tersebut karena kepala desa yang sebelumnya telah meninggal dunia kemudian jabatan tersebut diisi sementara oleh Plt ASN dari Kecamatan Kajen.

Penjaringan bakal calon (balon) kepala desa (kades) antar waktu tersebut dilakukan melalui tim seleksi Panitia Pengisian Kepala Desa Antar Waktu (P2KD-AW) Desa Pringsurat Kecamatan Kajen yang dibentuk melalui Badan Pengawas Desa (BPD) Pringsurat Kabupaten Pekalongan.

Pada tanggal 27 Februari  2021, tahapan pengumuman seleksi tambahan nama-nama calon kepala desa (cakades) telah dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) No.11/P2KD-AW/2021 yang memuat nama calon yang lolos dan tidak lolos yang berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Keputusan tersebut mendapat penolakan dari salah satu bakal cakades dan menui protes serta mendatangi kantor balai desa setempat, Minggu (28/2/2021) waktu setempat, meminta agar dilakukan verifikasi ulang, karena menurutnya pansel tidak transparan.

Penolakan pengumuman dari P2KD tersebut dilakukan Bacharudin Hadi Wijaya (30), warga Desa Pringsurat yang merupakan salah satu balon balon cakades yang namanya tidak lolos dalam pengumuman hasil seleksi tersebut.

Balon kades tersebut menilai, tim pansel yang dibentuk oleh BPD Desa Pringsurat tidak transparan dalam proses verifikasi berkas. Proses tersebut tidak diketahui bersama dan tidak mengundang peserta bakal calon.

“Kami tidak pernah mendapat undangan untuk menghadiri proses verifikasi berkas oleh P2KD-AW Desa Pringsurat. Dan tau-tau kami  pada tanggal 27 Februari 2021 mendapat pemberitahuan dari panitia seleksi, bahwa saya tidak lolos seleksi dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya untuk ujian tertulis tanggal 28 Februari 2021,” bebernya.

“Kami merasa janggal karena tidak pernah diundang sebelumnya untuk menghadiri verifikasi berkas. Dan bagi kami, itu keputusan sepihak dan kami meminta untuk dilakukan verifikasi ulang,” lanjut Bacharudin Hadi, saat ditemui Japosco, di kantor Balai Desa Pringsurat.

Menurut Hadi, seharusnya kalau panitia seleksi P2KD-AW yang dibentuk BPD Desa Pringsurat berpedoman pada landasan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, itu sudah jelas dan landasan tersebut sudah dipakai dalam pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 lalu.

“Di dalam edaran pengumuman yang dibuat oleh P2KD terkait syarat yang harus dipenuhi, salah satunya di poin No 2 soal berkas ijazah yang mengharuskan untuk dilegalisir, kemudian logikanya berarti semua berkas yang lain yang difoto-kopi untuk dipersyaratkan juga harus dilegalisir termasuk SK pengabdian, dan juga persyaratan lainnya sehingga dapat berkekuatan hukum.

Sementara Ketua Panitia Seleksi P2KD AW Desa Pringsurat Akrom Ahsani menjelaskan, saat melakukan klarifikasi atas ketidaktransparannya dalam melakukan proses seleksi oleh tim P2KD AW yang dibentuk melalui BPD dimaksud, dia membantahnya. Menurutnya apa yang sudah dilakukan panitia seleksi sudah benar dan sudah transparan.

“Apapun yang dilakukan P2KD AW berpedoman pada undang-undang dan peraturan bupati. Dan pada saat verifikasi berkas yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2021, kami didampingi tim pengawas Kecamatan Kajen, dan waktu itu hadir sekcam dan juga pak Camat,” tegasnya.

Disebutkan pula, saat verifikasi tim pansel tidak menemukan klausul atau pernyataan bahwa verifikasi harus atau wajib hukumnya untuk mengundang bakal calon. “Kami tidak menemukan klausul semacam itu, sehingga kami kesimpulannya mengundang ya bisa, tidak ya bisa. Dan kami tim work dan didampingi timwas tanpa mengundang bakal calon itu kewengan kami (tim P2KD AW),” papar Akrom usai menggelar tahapan ujian tertulis di Balai Desa Pringsurat dan didampingi Kapolsek, Muspika Kecamatan Kajen.

Dalam kesempatan tersebut Camat Kajen Agus Purwanto menambahkan bahwa menurutnya Tim P2KD AW sudah bekerja secara profesional.

“Panitia P2KD dibentuk oleh BPD yang pertama kami tekankan ke panitia tersebut pahami aturan main, meskipun pejabatnya P2KD sudah berpengalaman, pemilihan-pemilihan sebelumnya yang ada di desa terkadang aturan berubah-ubah, pertama harus pahami aturan mainnya,” katanya.

“Kami tekankan pula P2KD harus adil, jujur, dan jangan sampai dijadikan untuk alat mensukseskan seseorang atau menjatuhkan seseorang,” sambungnya.

“Dari pantaun kami dan saat pendampingan intens bahwa P2KD sudah bekerja secara professional, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Dan semua tahapan sampai saat ini tambahan bakal calon kepala desa sudah berjalan, dan kami sangat terbuka untuk pihak yang kurang puas,” tandasnya.(Sofi)

 260 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *