Program Rutilahu Harus Tepat Sasaran

BANJAR, JAPOS.CO – Pelaksana dan pengelola Proyek Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diminta untuk tetap memperhatikan regulasi yang ada dalam penyaluran bantuan tersebut. Selain itu, pihak pelaksana dan pengelola pun agar berhati-hati, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan proyek rutilahu yang bernilai miliaran rupiah tersebut.

Seperti diketahui, tahun ini Pemkot Banjar mendapatkan bantuan dari Pemprov Jawa Barat untuk bantuan Rutilahu . Tak tanggung-tanggung alokasi anggaran yang diberikan mencapai miliaran rupiah untuk perbaikan 610 unit Rutilahu.

Kanit Tipikor Sat Reskrim Polresta Banjar, Ipda Riskawati mengatakan, penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial program Rutilahu sering kali terjadi. “Pogram perbaikan rumah tidak layak huni itu harus tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada tindakan yang menyalahi aturan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah ataupun calon penerima manfaat,” kata Riskawati, Minggu (14/2).

Riskawati mengingatkan, agar pengelolaan dan pelaksana proyek Rutilahu di tahun ini agar dapat lebih teliti dalam mendata, sehingga tidak terjadi tindak pidana yang dapat merugikan. “Jadi tugas pihak pengelola di lapangan itu harus betul-betul tepat sasaran, jangan sampai yang harusnya menerima tapi tidak menerima dan sebaliknya. Tidak ada potongan dari pihak manapun untuk nominalnya, jadi jika ada yang seperti itu maka silahkan laporkan karena itu sudah masuk tindak pidana,” jelasnya.

Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banjar, Rizal Ramdhani, mengatakan, titik awal terjadinya tindak pidana korupsi yang sering kali terjadi yakni dalam pembuatan SPJ fiktif. Pembuatan SPJ fiktif tersebut terjadi apabila laporan kwitansi bukti pembelanjaan barang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. “Untuk dari Kejaksaan kami hanya menyampaikan titik-titik rawan, supaya tidak terjadi kasus yang sudah terjadi malah terulang lagi dalam program rutilahu tahun sekarang, mengingat jumlah penerima tahun sekarang lebih banyak,” kata Rizal.

Menurutnya, kasus yang telah diselesaikan oleh pihak Kejaksaan dalam proyek rutilahu sejumlah dua kasus. “Rata-rata modus operandi dalam kasus ini semuanya sama. Jadi kami harap bantuan program rutilahu di tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan itu harus murni karena sosial dengan niat ibadah, tidak mencari keuntungan, dan harus mempunyai kesepakatan bahwa korupsi adalah musuh bersama. Dalam waktu persidangan kebanyakan beralasan kurangnya sosialisasi, sehingga dari pihak fasilitator diharapkan bersosialisasi segencar mungkin, tidak hanya cukup satu kali saja,” ujarnya.

610 Calon Penerima Manfaat

Sementara itu berdasarkan pantauan tim Jaya Pos di Kota Banjar, pada tahun 2021 ini sebanyak 610 calon penerima manfaat di Kota Banjar akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, calon penerima manfaat dalam bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Banjar, tersebar di sepuluh desa dan kelurahan. “Kami sampaikan untuk di Kota Banjar, terdapat 610 calon penerima yang tersebar di sepuluh desa dan kelurahan,” kata Ai Saadiyah dalam acara sosialisasi penyaluran bantuan sosial program Rutilahu dari  Pemprov Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Dalam sosialisasi itu, ia menyampaikan bahwa dalam penyaluran bantuan tersebut harus melibatkan aparat penegak hukum untuk mengawal proses penyaluran, supaya tidak terdapat penyimpangan. “Karena ini untuk masyarakat dan program sosial jadi kita meminta bantuannya dari Polres setempat agar dikawal supaya tidak terjadi penyimpangan seperti kasus yang merugikan di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, secara keseluruhan untuk mencapai target kuota pemenuhan dari Provinsi Jawa Barat tidak melihat Kota/Kabupaten, melainkan dilihat dalam usulan. “Kita tidak melihat per kota, jadi kita mengalokasikan tiap tahunnya itu sebesar 20 ribu. Jadi untuk pemenuhannya itu dilihat berdasarkan dari usulan pihak Kabupaten/Kota,” kata Ai Saadiyah.

Kepala Dinas PUPRKP Kota Banjar, Tomy Subagja, mengatakan, bagi tanah tumpang karang sampai saat ini belum ada, akan tetapi pihaknya telah mengusulkan pilihan terkait hal itu. “Karena aturannya belum ada, tadi saya sudah minta ke Provinsi untuk diberikan pilihan karena yang tumpang karang juga supaya kebagian. Nanti mungkin aturannya dibuat baru setelah itu melaksanakan,” tandasnya. (Mamay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *