Uji Nyali Sang Jenderal dalam Kasus Dugaan Koropsi Dana Bansos Pemkot Pekanbaru

PEKANBARU, JAPOS.CO – Kisah Kasus dugaan koropsi dana batuan sosial organisasi masyarakat Kota Pekanbaru yang bersumber dari APBD tahun 2013 bagai kisah tak berujung.

Pemerintah Republik Indonseia jauh sebelumnya, telah menu jukkan kominmen pemberantasan Koropsi. Komitmen pemberantasan koropsi ini, diaplikasikan melalui Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian rubah dan disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden RI No. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara. Namun dalam perjalanannya, pemberantasan koropsi sering mengalami kendala terutama ditingkat daerah.

Ketua Umum LSM LPKM Riau, Andreas Romantir, menyebut Anggaran Bantuan sosial Pemerintah Kota Pekabaru tahun 2013, kembali dilaporkan oleh salah satu LSM ke Direktorat reserse tindak pidana koropsi Polda Riau pada tanggal 10 April tahun 2019 lalu. Laporan tersebut, terkait ada indikasi dugaan koropsi yang diduga melibatkan mantan anggota DPRD Kota Pekabbaru inisial (KK) periode 2009-2014, 2014- 2019.

“Saya mendapat informasi ada LSM yang melaporkan Dugaan Koropsi Dana Bansos Pekanbaru ini Kepolda Riau, terlpornya adalah salah seorang mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru inisial KK, laporan bernomor: No.10/LP-LIPPSI tanggal 10 April 2019 laporan dugaan tindak pidan koropsi Dana Bantuan sosial,” ujar Anrewes.

“Kalau kita lihat rentang waktunya sudah 2 tahun ya, tapi saya dengar laporan ini penanganannya stagnan ya, kendalanya kita tidak tau ya, tentunya Pelapornya yang harus mendesak Polda agar prestasi penanganan laporannya itu ditingkatkan. Kalau dalam kurun waktu 2 tahun laporan tentu sudah menunjukkan prestasi. Tidak mungkinlah dalam kurun waktu 2 tahun itu penyidik tidak mendapat petunjuk, terang Andrewes. Sembari Ia menyarankan agar pelapor bersinergi dengan penyidik, misalnya meberikan informasi yang cukup dan bukti bikti yang dapat menguatkan dalil laporan tersebut. Sehingga laporan terhadap sebuah dugaan tindak pidana koropsi itu dapat lebih mudah ditelusuri, pelapor tentu punya bukti bukti kuat, sehingga peristiwa itu dilaporkan,” lanjutnya.

“Kita berharap kasus dugaan koropsi bantuan sosial ini segera mendapat perhatian dari Kapolda Riau, Irjed Pol.Agung Setya Imam Effendi, dan dapat segera memproses para pelaku. Kita percaya penyidik kepolisan daerah riau punya kominmen Positif, dan punya kemampuan dalam penegakan hukum terutama tindak pidana koropsi.
Harapan kita, Kapolda dapat memberi atensi terhadap penanganan kaus ini. Sehingga masyarakat mendapat rasa keadilan atas penjoliman yang dilakukan oleh wakilnya di DPRD dan pemimpinnya di Eksekutif,” katanya.

Adrewes Berkisah, dugaan koropsi bansos ini mencuat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau (BPKP) atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, tahun 2013, lalu dalam LHP tersebut BPKP Riau menemukan penggunaan anggaran dana bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp 11 miliar.

“Berdasarkan temuan BPK tersebut, Lanjut Andrewes Pengelolaan dana bansos tahun 2013 ini sudah pernah dilaporkan kepada kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, dengan laporan dugaan tindak pidana koropsi bantuan sosial bagi kelompok masyarakat. Yang kemudian kasus ini ditangani oleh pihak kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru sejak tahun 2014 Silam, ” ujar Andrewes.

Menurut Andrewes, Pada saat kasus ini dilaporkan kepada Kejari Kota Pekanbaru, masyarakat berharap agar kejaksaan negeri kota Pekanbaru dapat menangani kasus ini dengan baik, dan memberikan titik terang sehingga para pelaku yang diduga terlibat koropsi dapat diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.”

“Pada saat kasus ini bergulir Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, dipimpin oleh Sumarsono, SH. Semula Sumarsono, begitu agresif dan bersemangat menangangani Kasus ini. Pemeriksaan dilakukan kepada sejumlah pihak yang terkait didalamnya,” terangnya.

Selama proses pemeriksaan berjalan pada saat itu, sudah cukup banyak pihak pihak yang terlibat dalam kasus ini yang sudah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, mereka dipanggil untuk dimintai keterangan. Akan tetapi yang membuat miris, kendati poroses lidik sudah ditingkatkan keproses sidik, namun Kejari Pekanbaru belum menetapkan seorang pun tersangka dalam kasus ini.

“Celakanya lagi, Somarsono, selaku kepala kejaksaan Negeri Pekanbaru, justru menghentikan penyidikan kasus ini. Kemudian berujung pada dicopotnya Sumarsono dari jabatan sebagai kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru,” ujar Andrewes

“Dalam transisi kepemimpinan dikejaksaan Negeri Kota Pekanbaru dari Sumarsono kepada Edi Birton, SH sambung Andrewes, Kasus dugaan koropsi dana bansos ini kembali dibuka. Para saksi kembali diperiksa hingga menyeret sejumlah pejabat pemerintah Kota Pekanbaru, serta sejumlah anggota DPRD kota Pekanbaru Perjalanan kasus dugaan koropsi dana bansos ini, memang terlihat agak unik, puluhan orang sudah diperiksa tapi tidak jelas arah pemeriksaanya kemana. Didalamya memang melibatkan banyak orang dan menyeret sejumlah nama penting pejabat Pemko Pekanbaru. Bahkan Walikota Pekanbaru Sendiri, DR. FIRDAUS ST, MT. Disebut sebut terseret dalam kasus ini. Selain Firdaus, beberapa anggota DPRD kota Pekanbaru masa itu yang diyakini sebagai terguduga pelaku sudah diperiksa, termasuk KK yang saat ini sebagai terlapor dipolda riau,” terang Anderewes.

Bagai kisah tak berujung. Itulah fakta yang nyata terlihat jelas dimata masyarakat pekanbaru saat ini, spekulasi penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru menangani kasus dugaan koropsi bansos ini dibuat sitematis. Buka tutup mirip pintu air, jika mengalir ditutup sebaliknya jika tak mengalir penuh dibuka. Secara nyata kejaksaan negeri Kota Pekanbaru telah mempertontonkan kepada masyakat betapa rendahnya semangat penegakan hukum dilembaga ini.

“Fenomena ini menjadi tolak ukur bagi masyarakat, bahwa kejaksaan negeri Pekanbaru lemah dan tidak punya kemampuan menangani kasus ini, yang kemudian melahirkan pesimisme masyarakat bahwa pemberantasan koropsi di Pekanbaru, merupakan mimpi yang takmungkin terwujud,” ucap Andrewes

Masalah ini kembali dilaporkan kepold Riau karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada kejaaksaan. Kita berharap Kapolda dapat memberikan titik terang terhadap Tekateki penaganan Bansos ini. Tutup Andrewes
Direktur Reserse Kriminal Tindak Pidana Koropsi Polda Riau, Kombespol, Andri Sudarmadi, menjawab konfirmas melalui Watshap Kamis (19/2/2021) mengatakan pihaknya sudah pihaknya masih melakukan pendalam serta melakukan interview dangan Piaha PPK, TPAD serta berkoordinasi dengan inspektorat kota pekanbaru, dan pengumpulan dokumen dan keterangan dari penerima bantuan.

“Masih kita lakukan pendalaman, langkah2 yg sdh kita lakkukan : melakukan interview terhadap beberapa org spt bendahara umum, PPK, TAPD, bendahara pengeluaran- mengambil keterangan/pernyataan dari para penerima hibah- pengumpulan dokumen pendukungnya berkoordinasi dengan Inspektorat Kota PKU,” tutupnya. (tun)

 221 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *