Pungli di Pasar Jatibarang Makin Merajalela, Kepala Pasar Diduga Tutup Mata

INDRAMAYU, JAPOS.CO – Pungutan Liar (pungli)adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk katagori korupsi. Meski demikian, praktek, pungli  di pasar jatibarang makin merajalela, Kepala Pasar diduga tutup mata, seringkali terjadi dalam birokrat, karena lemahnya pengawasan di kalangan intansi pemerintahan.

Meski lembaga pengawasan internal dan eksternal telah dibentuk, budaya pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas pelayanan public katagori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan dengan adanya kesempatan lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrasi menjadi factor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pengutan liar (pungli).

Dalam proses pelayanan pelayanan public, posisi para pedagang sangat rentan menjadi korban pungutan liar, karena daya tawar yang rendah, para pedagang di paksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang ekfektif untuk birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Selain itu,pengaduan para pedagang kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari Investorat maupun DPRD,Indramayu sebagai pengawas internal.

Pada sisi lain, para pedagangpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar,dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi.

Pemerintah kabupaten Indramayu untuk menggenjot perekonomian daerah melalui oftimalisasi perekonomian di lingkungan pasar tradisional,ternyata dimanfaatkan oknum tertentu.

Berdasarkan penjelasan sejumlah pedagang pasar tradional Jatibarang, terjadi beberapa pungutan liar yang di lakukan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan keamanan dan ada pula yang mengatas namakan Ormas PERPASIN(Perkum pulan Para Pedagang Pasar Seluruh Indramayu)yang di bawah kepemimpinan sdr.Tarmudi.

”Kami telah di minta uang sebesar Rp.110 ribu dengan alasan untuk pendaftaran menjadi anggota sebesar Rp.10 ribu dan untuk KTA (kartu Tanda Anggota ) organisasi sebesar Rp.100 ribu,mengingat kami juga masuk dalam organisasi tersebut.Padahal sepengetahuan kami hal itu tidak pernah disepakati ataupun dibahas sebelumnya,baik untuk keamanan maupun IPP,dan IPP pun sebagai mitra kerja Kepala Pasar dalam melakukan  pungutan tersebut di pertanyakan atas penggunaannya,”ujar para pedagang.

Sarwan Ketua PAC, Ormas GRIB Jatibarang saat ditemui di kantornya menjelaskan, bahwa pungutan liar di pasar tradisional Jatibarang sudah terjadi lama. Dan ternyata oknum yang melakukan pungutan ini adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan HONDA (Honor Daerah aktif) yang berdinas Diskoperindag Kabupaten Indramayu.

“Pungutan yang dibebankan kepada 1936 pedagang antara lain;Ristribusi pasar berdasarkan Perbub no.40 tahun 2017 sebesar Rp.4500(empar ribu lima ratus rupiah),Rp.3600(tiga ribu enam ratus rupiah)Ristribusi sampah sesuai bukti Rp.2000 (dua ribu rupiah) tapi dalam pelaksanaan memungut sebesar Rp.4000 (emapat ribu rupiah),pungutan berdasarkan musyawarah tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.1000(seribu rupiah) dengan dalih untuk  keamanan.Dan anehnya Kepala Pasar Pengelolaan Pasar juga tidak mengetahui kasus ini,atau berpura-pura tidak tahu,” ujar Ketua PAC Ormas Grib Jatiabarang.

Sementara H Watijah, Kepala Pasar jatibarang yang baru menjabat selama 4 bulan saat di temui di kantornya mengatakan,bahwa pihaknya masih mendalami di dalam pasar ini, dan terkait mitra kerja kami hanya IPP (Ikatan Pedagang Pasat) selain IPP tidak ada.

“Terkait mengenai Ormas PERPASIN  yang ada di lingkungan pasar, kami tidak tahu apa tujuan perpasin tersebut,jadi kalau kami di tuduh mendukung organisasi perpasin itu tidak benar.bahkan kami sudah pernah menegur organisasi tersebut dengan cara lisan,tapi tidak menggu brisnya,” katanya.

Lain halnya khusus para pedagang buah dan sayuran merasa di peras oleh para oknum dalam perharinya mencapai Rp10.000,-sampai dengan Rp.20.000,- per hari,dengan dalih untuk keamanan,terlepas ada dangan maupun tidak diwajibkan harus bayar.Belum lagi setoran tahunan sebesar Rp.500.000,- per pedagang sayur mapun buah.

“Kami Ormas GRIB PAC Jatibarang meminta kepada Bupati yang terhormat Ibu NINA BACKTIAR yang terpilih secara demokratis,harus dan wajib mampu menuntaskan kasus tercela ini sampai ke akar-akarnya.Walau kasus ini tebilang kecil tetap saja yang namanya pungutan liar telah merusak hakikat gerakan anti korusi,” tutup Ketua PAC Orams Grib Jatibarang.(Tim)

 

 

 1,069 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *