Deklarasi Penertiban ODOL Dirjen Hubdar Potong 4 Unit Kendaraan Milik Tiga Perusahaan

PEKANBARU, JAPOS.CO – Kementerian Perhubungan Republik Indinesia, Direktorat Perhubungan Darat dalam beberapa waktu terakhir ini giat melaksanakan Deklarasi dan Penertiban Kendaraan overdimensi

Tindak lanjut kebijakan penertiban ODOL tersebut dilaksanakan di Pekanbaru yang dipusatkan di Terminal tipe A Bandaraya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Selasa (16/02/2021) acara tersebut deklarasi penertiban ODOL itu dihadiri langsung oleh Derektorat Jenderal Perhungan Darat Irjend. Pol. Budi Setiyadi, SH, M.Si.

Walikota Pekanbaru, DR. Firdaus, ST, MT beserta sejumlah muspika hadir dalam acara tersebut. Pada kegiatan deklarasi penertipan Over dimensi dan overload (ODOL) dilakukan simulasi pemotongan kendaraan secara simbolois terhadap 4 kendaraan milik dari tiga Perusahaan yang beroperasi diPekanbaru. Diantaranya adalah, Dua unit Mobil Pengakut BBM milik PT. Petro Arta Indo, satu unit Mobil Pengangkut Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Buana Jaya Bersama serta satu unit mobil Truk milik PT. Inti Benua perkasa.

Pada kesempatan itu Dirjen Perhubungan darat Kementerian Perhubngan RI Budi Setiyadi, menyampaikan Kepada wartawan, banyaknya kendaraan yang overdimensi dan overload menjadi penyebab terjadinya kerusakan jalan Diriu.

“Jalan jalan yang rusak itu banyak dilintasi kendaraan yang overdimansi. Dan kebanyakan adalah kendaraan truk” ujar Budi.

“Truk overdimensi yang ditemukan bisa mencapai ketinggian 1,7 cm dan lebar mencapai 2 meter Ketinggiannya mencapai 1,7 m dan lebar dua meter, ” ucapnya, sembari mengajak Pemerintah provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru untuk bersama sama melaksanakan penertiban ODOL.

Dilain pihak, Jimmy Antonius , Aritonang, SH, menanggapi Kebijakan penertiban ODOL ini, mempunyai pandangan tersendiri. Pria berprofesi Advokad ini berpendapat lain terkait kebijakan tersebut.

Menurut Jimmy, sah sah saja jika pemerintah melakukan berbaikan perbaikan regulasi dalam dalam pengelolaan sistem tranportasi, tetapi jangan sampai kebijakan tersebut bertentangan dengan undang undang yang berlaku.

“Sah sah saja itu, silahkan jika pemerintah melakukan perbaikan regulasi, tetapi jangan sampai kebijakan, atau satu aturan dengan aturan lain bertentangan, itu tidak baik.

Menurut Jimmy, Pelaksanaan Penertiban bagi kendaraan overdimensi dan overload yang tentu didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor : 74/2014 jo PP 55/2012, tetapi jika sampai ada tindakan pemotongan ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan apa yang diamanatkan oleh UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 169-172 Undang-Undang Lalu Lintas jo PP 74/2014 jo PP 55/2012 yang mengatur hal pengawasan dijadikan pedoman sebagai dasar hukum dalam penertiban penegakan hukum. Dalam pasal 172 UU Lalu Lintas disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah. PP No. 55/2012 mengatur tentang kendaraan. Misal, bagaimana batas-batas dimensi suatu kendaraan Bagaimana persyaratan untuk penambahan axle? Sementara PP 74 /2014 mengatur tentang angkutan jalan,” ujarnya

Terkait dengan overloading dalam pasal 70 PP 74/2014 disebutkan: (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas unit pelaksana penimbangan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran.
(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
(4) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menurunkan kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat dan atau petugas unit pelaksana penimbangan.

Kementerian perhunguan atau dinas perhubungan, perlu memahami arti pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

“Makna dan hakekat yang tersirat dalam penertiban ODOL adalah tindakan yang diperbolehkan dalam tingkat pengawasan adalah hanya tilang, tidak dibenarkan bila dilakukan tindakan mengecat truk dan bahkan sampai memotong truk. Kalau ini dilakukan maka justru akan terkena tindak pidana merusak properti seseorang, bahkan bisa terkena pidana akan penyalahgunaan wewenang, ” ujar, Jimmy (tun)

 73 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *