Jumaga Nadeak Setuju Jabatan Komisioner KPPAD Diperpanjang

KEPRI, JAPOS.CO – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Jumaga Nadeak SH menginginkan agar Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri tetap ada untuk melakukan tugas pengawasan dan perlindungan anak di Kepri karena kehadiran kelembagaan KPPAD ini sangat dibutuhkan.

Agar tidak ada kekosongan jabatan komisioner lantaran belum ada seleksi komisioner KPPAD yang baru, maka Jumaga setuju jabatan komisioner diperpanjang sampai terpilihnya komisioner yang baru.

Ketua DPRD Kepri itu pun segera bertemu dengan Plh Gubernur Kepri TS Arif Fadhillah untuk membicarakan hal tersebut.

Sikap dan langkah KPPAD Kepri tersebut disampaikan Jumaga Nadeak kepada para komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), komisioner KPPAD Kepri dan KPPAD Kota Batam dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa 16 Februari 2021 pagi, di Gedung Graha Kepri, Batam.

Jumaga Nadeak didampingi oleh Taba Iskandar anggota Komisi 1 dan Ririn Warsiti anggota Komisi IV DPRD Kepri.
Sementara dari KPAI hadir Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, komisioner bidang kelembagaan KPAI Margareth Maimunah, Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial yang didampingi dua komisioner KPPAD Kepri dan dua komisioner KPPAD Kota Batam.

Jumaga kepada peserta audiensi mengatakan, sejak beberapa hari belakangan ini DPRD Kepri sudah mencermati permasalahan yang dihadapi KPPAD Kepri yang baru habis masa jabatan.

Sejak Oktober DPRD Kepri sudah menyurati dinas untuk melakukan proses seleksi terhadap komisioner yang habis masa jabatan, termasuk KPPAD Kepri.

Dijelaskannya, KPPAD Kepri lahir dari amanat Perda No 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang disahkan DPRD Kepri. Komisi independen daerah apalagi yang ada Perdanya tidak bisa begitu saja ditiadakan ketika habis masa jabatan komisionernya.

“Ada proses yang harus dilalui dan harus memberitahu DPRD Kepri. Sampai sejauh ini, dinas terkait yang menjadi mitra KPPAD belum menyurati KPPAD. Kok tiba-tiba jabatan komisioner tidak diperpanjang dan lembaganya ditiadakan. Ini tidak benar,” ujar Jumaga tegas.
Jumaga Nadeak juga menanggapi Surat Edaran Dirjen No 460/7121/Bangda Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ke KPAI tertanggal 9 November 2018 lalu yang menjadi rujukan Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepri untuk meniadakan KPPAD Kepri.

Menurutnya, surat tersebut tidak punya kekuatan hukum melemahkan posisi KPPAD/KPAD di daerah. Selain hanya sekadar surat edaran, juga hanya ditujukan ke KPAI.

“Sementara urusan anak dan urusan kelembagaan KPPAD adalah urusan kepala daerah, yaitu Gubernur dan Walikota. Jadi surat tersebut bisa diabaikan,” ujar Ketua DPRD Kepri yang juga mantan advokat ini.(Marudut)

 79 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *