Diduga Proyek Pembangunan PN dan PA Kabupaten Dharmasraya Tidak Sesuai Tender

DHARMASRAYA, JAPOS.CO – Paket pekerjaan pembangunan gedung Pengadilan Negeri (PN) dan gedung Pengadilan Agama (PA) yang dikerjakan oleh PT Indi Daya Karya, diduga dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan tender.

Dimana gedung PN Dharmasraya dengan Nomor Kontrak 07/Kontrak/PG-Gdg/PPK.PN-Plj/X/2020 dikerjakan 243 hari kelender dengan anggaran senilai Rp 20.951.392.000 pelaksana PT Indi Daya Karya. Sementara
gedung PA Dharmasraya pelaksananya juga PT Indi Daya Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp 16.039.704.000, waktu pengerjaan selama 243 hari kelender dan Nomor kontrak: No 08/Kontrak/PK-Gdg/PPK.PA-Pj/X/2020.

Salah satu pelaksana dari proyek tersebut, yang hendak dikonrimasi mengelak untuk memeri komentar. Sedangkan anggota lainnya menyebutkan dirinya dan IH (inisial) adalah humas merangkap kepercayaan owner proyek.

Usut punya usut, tentang PPT-K3/SMK3 yang tercantum pada UU No 18/1999, UU No 1/1970 dan UU No 13/2003 juga keputusan bersama Menaker-Men PU No 174/MEN/1986&104/KPTS/1986.
Diduga, terkait PP No 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistim Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak diterapkan, demikian juga para buruh tidak mengantongi identitas guna keselamatan kerja (Askes/BPJS).

Demikian halnya tentang tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kesepakatan awal sebagaimana UU No 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi, bahwa penyelenggaraan pekerjaan kontruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi.

Dan hasil penelusuran di lapangan, tidak dijumpai tenaga ahli seperti yang telah diundangkan pada UU No 28 tahun 2002.

Soal material bangunan yang digunakan, bagian ahli logistik dan kontruksi yang mau dikonfirmasi, juga tidak ada ditemui di lokasi proyek.

Pak Il salah satu pihak kontraktor yang dihubungi melalui pesan WA, yang bersangkutan hanya menjawab tidak kapasitasnya untuk memberikan keterangan soal temuan wartawan di lapangan.

Salah seorang tokoh masyarakat Nagari Sungai Kambut yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan bahwa pekerjaan ini ada semacam bekingan dari orang tertentu. “Kita pun tidak bisa souzon dengan proyek ini. Dan syukur alhamdulillah tidak seperti proyek RTH yang disamping pekerjaan beliau ini, dan RTH kan orang-orang yang terlibat telah diberikan hukuman tetap,” katanya mengakhiri.(ErmanChaniago)

 815 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *