Togar Situmorang Minta Inspektorat DKI Periksa Kepsek SDN Jati 07

JAKARTA, JAPOS.CO – Tugino, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Jati 07 Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Jaktim) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diduga telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 51 Tahun 2011. Hal ini terkait laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran (TA) 2019.

Pada format BOS K7 yang merupakan singkatan keamanan, kebersihan, kekeluargaan, keindahan, kerindangan dan kerapihan yang ditandatangani oleh Tugino, Kepala SDN Jati 07, beserta bendahara BOS TA 2019 dan komite sekolah yang disusun berdasarkan buku kas umum, realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran diduga tidak sesuai keadaan sebenarnya alias mark up.

Komite sekolah dan bendahara BOS TA 2019 diduga tidak dilibatkan langsung atau berperan aktif sebagaimana mestinya dalam penggunaan dan kuat dugaan tanda tangan komite sekolah yang terindikasi dipalsukan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa, (10/2/2021), namun sangat disayangkan Tugino terkesan abai bahkan sama sekali tidak merespon pertanyaaan wartawan.

Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan bagi publik, kenapa sang kepsek tidak mau memberi penjelasan terkait masalah dana BOS tersebut.

Di tempat berbeda, Gunas Mahdianto, selaku Plt Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Timur 1 yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (15/2/2021) juga tidak ada jawaban yang jelas, hanya membalas: “Baik segera kami klarifikasi” Siap sedang kami klarifikasi.”

Advokat Kondang dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang SH CMed MH MAP CLA saat dimintai pendapat mengungkapkan, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik, termasuk juga mengenai dana BOS harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan terutama kepada orang tua siswa.

“Bagaimanapun bentuknya, dana yang berasal dari APBN maupun APBD harus ada pengawasan yang ketat dari pengawas internal maupun eksternal. Itu penting, jangan sampai disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” tegas Advokat berdarah Batak ini.

Masih kata Situmorang yang biasa dipanggil “Panglima Hukum”, apabila ada kecurigaan mengenai aliran dana BOS itu bisa dilaporkan dan dilakukan investigasi oleh aparat hukum, tentunya dengan SOP mereka.

Untuk itu Togar berharap orang tua siswa di sekolah tersebut lebih aktif menanyakan, apalagi realisasi terkait dengan kepentingan anak-anaknya,” tutupnya, Selasa (16/2/2021).(Amin)

 204 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *