Aktivitas TI Ilegal di Teluk Kelabat Dalam Masih Merajalela, Gakkum Polairud Polda Babel Segera Turun ke Lokasi

BABEL, JAPOS.CO – Seolah kebal hukum, aktivitas TI ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat masih tetap merajalela beroperasi meski telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat setempat, apalagi kawasan tersebut telah ditetapkan dalam Perda Zonasi sebagai wilayah bebas tambang.

Keberadaan TI ilegal di daerah itu tentu saja membuat masyarakat nelayan semakin resah, seperti yang diutarakan Maryono selaku ketua Forum Nelayan Teluk Kelabat Dalam yang tergabung dalam sepuluh desa dari dua kabupaten, yakni, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Induk, Minggu (15/2/2021) lalu.

“Saat ini kami tidak tahu lagi harus mengadu ke mana. Sejatinya Teluk Kelabat Dalam itu sudah dituangkan dalam bentuk Perda Kepulauan Bangka Belitung yakni RZWP3K tahun 2020 yang dinyatakan sudah zona zero tambang, dan dijadikan zona budidaya, pariwisata, dan zona tangkap nelayan berkelanjutan. Namun ini hanya isapan jempol belaka,” keluh Maryono.

Selain itu, menurut dia, merajalelanya aktivitas TI di daerah itu karena aparat penegak hukum (APH) tidak dapat bertindak tegas dalam menegakkan Perda RZWP3K itu.

“Seolah-olah mereka (APH, red) lebih cenderung mendengar penjelasan dari para penambang yang notabene nya sudah melanggar aturan tanpa izin bekerja di tempat yang salah dengan alasan perut dan mereka menghalalkan segala cara,” ucapnya penuh kecewa.

Dia mengaku tak habis pikir khususnya terhadap aparat penegak hukum yang tidak dapat melakukan penegakan hukum secara tegas kepada para penambang di daerah itu.

“Di Kepulauan Babel kita ini khususnya, masak aparat penegak hukum takut dengan preman, pertanyaannya apakah kami nelayan harus dibenturkan dengan penambang? Jawabannya tentu tidak pak. Kami nelayan rakyat biasa tidak punya hak untuk menertibkan mereka yang melanggar,” ujarnya.

Maryono malah mempertanyakan, kemana aparat Polair dan AL terhadap penambangan di perairan Teluk Kelabat Dalam tersebut.

“Kan sudah ada Polairud yang punya wilayah air udara dan laut, tetapi mana sekarang disaat kami menangis menuntut hak kami sebagai warga negara yang memiliki hak hidup layak tanpa tekanan dari pihak manapun,” sesalnya.

Menanggapi informasi tersebut, Kasubdit Gakkum Polairud Polda Babel, AKBP Toni Sarjaka seizin Dirpolairud, Kombes (Pol) Zainul dengan tegas mengatakan segera mengambil langkah dengan mendatangi lokasi zero tambang.

“Siap, makasih infonya. Kita dalami infonya dan akan menurunkan unit gakkum ke lokasi,” kata AKBP Toni, Selasa (16/2/2021).(Oby)

 831 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *