Togar Situmorang Berharap Kapolda Jabar Kerja Profesional Terkait Perangkat Desa BUDUR ‘’Laporan Saksi Palsu’

CIREBON, JAPOS.CO – Sentot JT Pamungkas saat berbincang-bincang dengan awak media di rumahnya di Blok Budur Kulon Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon mengatakan, sampai saat ini laporan di Polrestabes Bandung dengan No B/5059/XII/Ditreskrimsus perihal nomor pelimpahan laporan polisi No LPB/1318/XII/JABAR tanggal 10 Desember 2020, Sabtu (12/2/2021), berharap semoga laporannya cepat diproses karena sudah berapa bulan belum terima surat SP2HP A1.

Menurutnya, isi surat dimaksud berbunyi 1. Rujukan laporan No LPB/1318/2020/JABAR pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah a.n pelapor Sentot JT Pamungkas dan a.n terlapor Rifai Dkk. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, mengingat locus delicty dan kualifikasi lapis kemenangan penanganan perkara ada pada wilayah hukum Polrestabes Bandung, maka bersama ini dilimpahkan laporan polisi dimaksud dan segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. Segera mengirim SP2HP A1 kepada pelapor, b. Membuat rencana penyelidikan berbatas waktu 7 hari terhitung mulai tanggal terbit surat perintah penyelidikan dan melaporkan kepala Dir tembusan Kabag Wassidik dan Kabag Binopsnal, c. Menerbitkan surat perintah penyelidikan, d. Membuat laporan hasil penyelidikan guna menentukan apakah suatu peristiwa pidana telah terjadi sesuai laporan polisi tersebut, e. Lakukan gelar perkara awal untuk menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke penyidikan, menentukan unsur pasal, tersangka, saksi dan barang bukti, f. Membuat rencana penyidik, g. Terbitkan surat perintah penyidikan, h. Terbitkan SPDPm i. Laksanakan proses penyidikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SOP penyidikan Tindak pidana, j. penyidik agar melaporkan progres penanganan perkara secara berkala kepada Direktur u.p Kabag Wassidik Fit Reskrim Um Polda Jabar dan pelapor (SP2HP).

Sementara awak media saat menghubungi Advokat Kondang Togar Situmorang SH MH CMed MAP CLA sebagai praktisi hukum yang biasa dipanggil Panglima Hukum mengatakan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP A1 kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Lanjut Togar Situmorang, SP2HP A1 sekurang-kurangnya memuat tentang: pokok perkara; tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; rencana tindakan selanjutnya; dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

“SP2HP A1 yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung,” ujarnya Sabtu sore (13/2/2020).

SP2HP A1 merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dalam SP2HP, A1 di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:

A1: Perkembangan hasil penelitian Laporan;

A2: Perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;

A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;

A4: Perkembangan hasil penyidikan;

A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan)

Masih kata Togar bahwa mengenai penyampaian SP2HP A1 kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. “Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap No 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP A1 kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap No 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP A1 kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap No 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap No 16 tahun 2010.

Togar menambahkan, setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, A1 maka penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP A1 inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. “Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya,” paparnya.

“Jika penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, A1 maka kita dapat melaporkannya ke atasan penyidik tersebut. Dan jika atasan penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait,” tandasnya.(Amin)

 188 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *