Andar Minta Pemerintah Bersihkan Manipulasi di Kemendikbud dan Kemen ATR/BPN 

JAKARTA, JAPOS.CO – Sidang gugatan dengan nomor perkara 32/PDT.G/2021/PN.JKT.Pst terkait tanah di Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang saat ini berdiri gedung SMUN 1 Pangururan, hingga sekarang masih dalam proses.

Andar Situmorang dari kantor pengacara Situmorang Nabonggal ditunjuk selaku kuasa hukum penggugat dari Jabarang Simbolon ahli waris pemilik tanah adat marga Simbolon seluas 2,4 hektar.

Adapun pihak-pihak yang digugat, menurut Andar Situmorang yang juga didampingi Cristian Situmorang, yakni Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Menteri ATR/BPN RI, dimana para tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No 1 yang diduga kuat palsu.

Menurut Andar, persidangan saat itu hanya dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sedangkan Presiden dan ATR BPN tidak hadir.

“Betapa sedihnya hati rakyat melihat presiden bagi-bagi setifikat bahkan sepeda, sementara tanah rakyat diambil negara,” kata Andar kepada media di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (11/2).

Masih kata Andar Situmorang, pihaknya sudah 4 kali menyurati pihak-pihak tersebut, dengan tujuan meminta agar tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat.

“Menteri-menteri sudah disurati. Surat pertama sehari setelah Presiden dilantik,” paparnya.

Namun lanjutnya, baru ada balasan dari Presiden, setelah surat ke 4, dengan isi bahwa untuk tanah yang diketahui merupakan tanah adat Simbolon tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Direktorat Pendidikan pada tahun 2000.

“Presiden menjawab, dengan rekomendasi dari Kementerian ATR,” ujarnya yang juga menjelaskan bahwa batas perjanjian warga dengan Pemerintah adalah hingga tahun 2006.

Untuk itu, sebagai kuasa hukum Andar memberi pilihan kepada Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk mengganti rugi lahan tersebut, mengingat jalannya proses pendidikan juga harus dikedepankan.

“Udah Pemerintah ganti rugi saja sebesar 99 miliar rupiah, karena tidak mungkin kita bongkar sekolah, sebab itu untuk kepentingan anak generasi bangsa. Sementara dulu dikorupsi oleh Menterinya 146 miliar untuk pameran buku bohong-bohongan di Jerman dan sudah dilaporkan ke KPK, ini tidak seberapa, cuma 99 miliar,” tandas Andar Situmorang

Selain itu Andar meminta agar Pemerintah bersih-bersih dalam hal ini manipulasi di Kemendikbud dan Kemen ATR/BPN.(Red)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 174 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *