Lima Perangkat Desa Budur Tidak Digaji Selama Delapan Bulan, Bupati Tutup Mata

CIREBON, JAPOS.CO – Kelima perangkat desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon merasa kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, sebab dari bulan Mei 2020 hingga kini, Kepala Desa Budur Sandar Wiguna tidak memberikan gaji mereka dengan alas an Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) masih belum cair. “Padahal saya menggugat di PTUN Bandung dinyatakan menang pada 3 November 2020 dengan putusan No 67/G/2020/PTUN BDG,” kata salah satu perangkat desa yang belum digaji.

Perangkat desa yang belum digaji selama enam bulan (sejak dari Mei) sampai dinyatakan menang di PTUN Bandung bulan November, karena memang kades melakukan banding ke pusat. “Kenapa belum diselesaikan, karena Kepala Desa Budur Sandar Wiguna naik banding ke PTUN pusat Jakarta,” kata Sentot pamungkas, Sabtu (31/1/2021).

Sentot Pamungkas menilai ini ada rekayasa Kuwu untuk naik banding karena dirinya melihat surat naik banding itu diduga tidak resmi karena tidak ada stempel kepala desa, dan tanggalnya saya jelas menyalahi aturan seharusnya. “Kalo permohonan banding diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan,” ucapnya.

Sementara Advokat Togar Situmorang SH CMed MH MAP CLA saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan bahwa Kepala Desa Budur itu harus memberikan hak perangkat desanya selama delapan bulan. “Karena sudah jelas-jelas menang di PTUN Bandung,” Sabtu sore (31/1/2021).

“Silahkan banding ke pengadilan tinggi tetapi yang sudah jelas menang di PTUN Bandung, hak perangkat desa yang lama itu harus dikasih,” sebutnya.

Adapun kelima perangkat desa yang belum digaji yaitu Kartono, Sentot, Bali Susanto, Kuraesin, serta Acip Sucipto. “Bila tidak dipenuhi, maka ke lima orang itu harus laporkan Kades Budur Kecamatan Ciwaringin Cirebon itu ke polisi terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan,” tegasnya.

Sebagaimana dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan.

Masih kata Togar Situmorang bisa juga masuk ke pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut; menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu.(Amin)

 304 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *