Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru Akui Dua Proyek Diduga Fiktif sudah Ditinjau Lokasi

PEKANBARU, JAPOS.CO – Yunius Jega SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru mengatakan, pihaknya sudah melakukan peninjauan dua lokasi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pekanbaru yang dilaporkan oleh LSM Bara Api sebagai proyek ‘fiktif’.

Hal tersebut disampaikan kepada Japos.co ketika dikonfirmasi di kantornya, Selasa (26/1/21). Yunius menyebut, Kejari Kota Pekanbaru menerima laporan dari LSM Bara Api, terkait dua paket proyek PUPR tahun 2015. “Sudah kami tindak lanjuti, saat ini masih dalam proses pengumpulan data,” ujar Yunius.

Dirinya menjelaskan dalam upaya pengumpulan data terkait laporan itu, pihaknya telah melakukan klarifikasi dengan cara mendatangi langsung pihak-pihak yang terkait dalam pelaksaksanaan proyek itu. “Kami tidak memanggil, tetapi melakukan wawancara dan klarifikasi, dengan cara mendatangi langsung pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dalam pelaksanaan proyek,” ucapnya.

Namun Yunius, tidak merinci perkembangan penanganan laporan dugaan dua proyek ‘fiktif’ tersebut, karena menurutnya, proses yang dilaksanakan masih dalam tahap pengumpulan data. Selain mengumpulkan data dan minta keterangan dari pihak pelaksana kegiatan, kejaksaan juga sudah meminta keterangan dari LSM Bara Api selaku pelapor. “Ya benar, sudah kami minta keterangan dari pihak LSM,” ucap Yunius.

Di tempat terpisah, pada hari yang sama, Jakson Sihombing, Ketua DPD Provinsi Riau LSM Bara Api, membenarkan, dirinya telah dimintai keterangan oleh pihak Kejari Pekanbaru terkait dugaan dua proyek fiktif yang dilaporkannya. “Ia benar, saya sudah dimintai keterangan oleh Kejari,” ujar Jakson, melalui sambungan telepon celulernya, sembari menyampaikan dirinya ditelepon pihak jaksa dari Kejari Pekanbaru perihal wawancara jopos.co dengan terlaporannya itu.

Menurut Jakson, dua proyek Dinas PUPR Kota Pekanbaru itu diduga kuat fiktif sehingga dilaporkan, pada Jumat 18 September 2020.

Kedua proyek yang dilaporkan itu adalah: Proyek pembangunan Jalan Teluk Lembu Ujung Kawasan Industri Tenayan (KIT) dengan total anggaran sebesar Rp75,9 miliar. Pemenang proyek tersebut adalah PT Virajaya Riau Putra KSO PT Lutvindo Wijaya Perkasa.

Hal surupa juga diyakini Jaokson modusnya sama pada kegiatan pembangunan Jalan Jembatan Siak V akses Tol Pekanbaru-Dumai, proyek dimenangkan oleh PT Berkat Yakin Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp 72.76 miliar. “Kedua proyek itu pada tahun 2015 tidak dilaksanakan tetapi kemudian baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan tahun 2019 oleh PT Bina Riau Sejahtera,” ulas Jakson.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Jakson, pada saat LSM Bara Api malakukan observasi di lapangan, pihaknya mendapatkan keterangan dari warga setempat yang menyebutkan bahwa pekerjaan tahun 2015 tidak ada.

Masih menurut warga, lanjut Jakson, saat itu ada sejumlah orang yang membawa pancang-pancang ke lokasi proyek. Namun dilokasi hamya melakukan foto-foto saja kemudian alat-alat tersebut dibawa kembali dari lokasi,” ungkap Jacksen.

Hal ini yang kemudian menurut Jackson diduga digunakan sebagai bukti untuk melakukan pencairan termin sebesar 30 persen, dari nilai proyek atau sekitar Rp27,59 miliar.

Dirinya menguraikan hal serupa juga terjadi pada pekerjaan proyek pembangunan Jalan Jembatan Siak V akses Tol Pekanbaru-Dumai. Dari investigasi yang dia lakukan di lapangan, dirinya menyampaikan tidak terlihat adanya pekerjaan tahun 2015 meski nilai kontraknya cukup besar yaitu Rp 58,5 miliar.

Beberapa warga di lokasi juga menyatakan hal yang sama. Hanya pernah ada alat-alat masuk kemudian foto-foto, hanya sebatas itu saja kemudian peralatan tersebut dibawa kembali dari lokasi,” ujar Jackson.

Namun anehnya, lanjut Jacson, berdasarkan catatan laporam keuangan Pemko Pekanbaru, ada pembayaran sebesar Rp58,5 milar pada kegiatan tersebut.

“Dari paparan yang disampaikan Jakson ada indikasi potensi kerugian keuangan negara yang cukup besar,” ucap Antonius SH, saat diminta tanggapanya, Selasa (26/01/21), di kantornya.

Antonius mendukung yang dilakukan oleh LSM Bara Api dalam upaya melaksanakan pemberantasan korupsi.

“Kita apresiasi ya, semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Bara Api, sehingga dengan adanya gerakan dari pegiat anti koropsi ini, kedepan pontensi penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan keuangan daerah dapat hilang atau setidaknya diminimalisir,” sebutnya.

Disinggung rentan waktu laporan LSM yang sudah tiga bulan lamanya, tetapi belum menunjukkan perkembangan, dalam penanganan Pidsus Kejari Pekanbaru, Antonius menyebut, dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum pidana ada tahapan yang harus dilalui oleh penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya.

“Dalam hal ini Kejari Kota Pekanbaru, tahapan awal adalah penyelidikan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” papar Antonius yang berprofesi sebagai advokat ini.

Soal waktu lama tidaknya mengungkap sebuah perkara korupsi, sambung dia tergantung karakteristik kasus yang ditangani, dimana korupsi itu memiliki mata rantai yang melibatkan banyak pihak.

“Penanganannya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Oleh karena itu dibutuhkan kepiawaian dan SDM yang mumpuni personil kejaksaan. Sehingga nantinya laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan profesional dan berujung pada kepastian hukum yang jelas sebagaimana harapan masyarakat, secara khusus pelapor,” terangnya.

Belakangan ini memang ada kecederungan pesimisme masyarakat dalam praktek penegakan hukun yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukun itu sendir, baik di internal kepolisian maupun di kejaksaan. Dimana berdasarkan laporan dari bebagai media banyak laporan korupsi dari masyarakat yang menurut persepsi media mengendap di kejaksaan.

Salah satunya penanganan bansos APBD Kota Pekabaru, di Kejari Kota Pekanbaru, yang tak kunjung menemukan titik terang.

“Tetapi sebagai masyarakat kita tetap percaya bahwa jaksa adalah lembaga yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsingnya, terutama dalam melaksanakan tugas pemberantasan koropsi. Mari kita sama-sama tunggu tindakan Kejari Pekanbaru terkit dua proyek di PUPR yang terindikasi fiktif yang dilaporkan oleh LSM Bara Api,” pesannya.
Diharapkan juga peran serta masyarakat dan pers untuk aktif melakukan pengawasan. Sehingga kasus ini nantinya tidak bernasib sama dengan kasus dugaan korupsi pengadaan video Wal di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, yang ditangani Kejaksaan Tinggi Riau. Kendati sudah ditetapkan dua orang tersangka, tetapi kemudian, menurut pemberitaan media, kasus tersebut di SP3 Kejati Riau.(Tun)

 276 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *