2 Paket Pembangunan Parkiran Dishub 2019 Kota Surabaya Menyimpang, Kelebihan Bayar Rugikan Negara

SURABAYA, JAPOS.CO – Pembangunan gedung parkir Jl Genteng Kali dan pembanguman parkir Jl Kertajaya di tahun 2019 dimenangkan oleh 1 rekanan yaitu PT PD (Pilar Dwijaya) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 645/4783/Pras/436.7.14/2019 tanggal 10 Juli 2019 senilai Rp 5.099.644.628, PPN 10%, waktu pelaksanaan tertanggal 10 Juli 2019 s.d 7 Desember 2019.

Surat Perjanjian Perubahan Nomor 645/7675/Pras/436.7.14/2019 tanggal 6 November 2019 merubah penyelesaian menjadi paling lambat tanggal 21 Desember 2019 dan nilai kontrak menjadi Rp 5.203.901.886. Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 645/8802/Pras/436.7.14/2019 tanggal 24 Desember 2019 dan telah dikenakan denda selama tiga hari sebesar Rp 15.611.706.

Sedangkan pembangunan gedung parkir Jl Kertajaya dilaksanakan oleh PT PD (Pilar Dwijaya) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 645/5834/Pras/436.7.14/2019 tanggal 26 Agustus 2019 senilai Rp 2.637.906.151, termasuk PPN 10%, waktu pekerjaan pembangunan gedung parkir tersebut terhitung tertanggal 26 Agustus 2019 s.d 24 Desember 2019.

Surat Perjanjian Perubahan Nomor 645/8137/Pras/436.7.14/2019 tanggal 26 November 2019 merubah nilai kontrak menjadi Rp 2.894.767.194.

Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 645/8869/Pras/436.7.14/2019 tanggal 24 Desember 2019. Total pembayaran pembangunan gedung parkir terbayar 3 kali. Pemeriksaan dilakukan penyelenggara & penyedia (kontraktor) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 30 Januari 2020.

Beberapa item pekerjaan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pada beberapa item pekerjaan gedung parkir Kertajaya Rp 23.270.393,94, sedangkan pembangunan parkiran Genteng Kali 31 Januari 2020 sebesar Rp 32.858.917,55. Total kerugian negara oleh penyelenggara Dinas Perhubungan dalam Pekerjaan Parkiran sebesar Rp 56.129.311,49, yang telah dikomunikasikan dan disepakati bersama nilainya oleh para pihak dengan pengembalian anggaran APBD 2019 ke kas negara.

Terkait proses tersebut, Aktivis Penyorot Anggaran Pemerintah Fery Kurnia Ssos berkomentar
adanya ketidaksesuaian Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 7 ayat (1) semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika, antara lain:
1) Huruf a, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Huruf f,
menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia, pada Pasal 11 ayat (7) menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas a. pelaksanaan kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan serta

Surat Perjanjian (kontrak) masing-masing pekerjaan, yang memuat spesifikasi, gambar dan RAB berikut Analisa Harga Satuan (AHS) atas item pekerjaan yang diperjanjikan.

“Poses pertanggungjawan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran dengan bukti STS ke kasda atas kurang volume, kwalitas dan kwantitas berujung kerugian pada negara, tidak menutup kemungkinan para penyelenggara merasa aman dan mengulangi kembali perbuatannya pada tahun berikutnya dengan nilai lebih tinggi tanpa menimbulkan dampak efek jera,” sebut pria yang juga Ketua LSM FKR (Forum Kajian Rakyat) ini mendaskan.(Junn)

 

 560 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *