Kepala Desa Budur Akan Digugat di PN Cirebon Terkait Gaji Perangkat Desa

CIREBON, JAPOS.CO – Tiga bulan tak digaji, Hasanudin, Sunandi, Satori, Sutana, perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon, Kamis sore(21/1/2021), akan melaporkan gugatan perkara Kepala Desa Budur ke Pengadilan Negeri Cirebon dengan kuasa hukumnya Advokat Sanusi SH dari Law Firm Togar Situmorang cabang Cirebon.

Advokat Sanusi SH, selaku kuasa hukum ke-4 perangkat Desa Budur siap mendampingi dalam laporan gugatan perkaranya dimana mereka masih kerja dan aktif di desa tetapi tidak terima gajinya atau hak mereka. Padahal penghasilan tetap (siltap) sudah keluar.

“Harapan kami masalah ini tidak bisa dibiarkan karena kalo dibiarkan akan seterusnya dan bisa jadi contoh buat desa lain,dan harus diberhentikan sementara,” tandas Satori saat dihubungi lewat telepon seluler oleh awak media online Japos.co.

Kasusnya sudah terjadi sejak Oktober November Desember Tahun 2020 pria yang bekerja sebagai Lebe (Penghulu -Red), kami akan melaporkan kasus ini ke pihak Pengadilan Negeri. Sebab ini sudah sangat keterlaluan menahan hak orang lain.

Menurut Sanusi, penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah satu-satunya bentuk penyalahgunaan kewenangan.

“Selain penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan lainnya yaitu tindak pidana penyuapan kepada aparatur negara, tindak pidana gratifikasi kepada aparatur negara dan tindak pidana pemerasan oleh pejabat/aparatur negara. Ketiga bentuk tindak pidana korupsi tersebut masing-masing diatur dalam pasal tersendiri dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001,” ucapnya, Kamis (22/1).

Hal senada disampaikan Togar Situmorang SH MH MAP CLA, bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang biasanya sering terjadi dalam tatanan birokrasi adalah pemberhentian pejabat struktural yang bertentangan dengan aturan perudang-undangan, dimana dalam hal pemberhentian pejabat struktural menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000 pasal 10 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

  1. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
  2. mencapai batas usia pensiunan;
  3. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  4. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
  5. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara 6. karena persalinan;tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  6. adanya perampingan organisasi pemerintah;
  7. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; 9. atau hal-hal lain yang 10. ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. (AMIN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 343 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *