HPPMI Maros Dukung Program Pemerintah Pusat Dalam Pencegahan Intoleransi dan Pecegahan Radikalisme

MAROS, JAPOS.CO – Sikap dan tindakan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dinilai sebagai penyebab dari lahirnya peristiwa berbagai kekerasan di Indonesia. Intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan, penting untuk mendapatkan perhatian mendalam dan serius. Hal itu harus diselesaikan dan dicegah agar tidak berulang kembali.

Dengan adanya gejala sosial tersebut yang kelak akan mengancam keutuhan dan keamanan Negara, presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Perpres tersebut bertemakan “Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE)” Sasaran kebijakan presiden ini jelas, yakni pelaku tindakan ekstremisme yang biasa disertai aksi kekerasan dan menjurus pada terorisme.

“Kiranya masyarakat secara luas terkususnya warga/masyarakat Kab.Maros haruslah mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam mengatasi tindakan radikalisme yang berujung pada terorisme. Apa lagi telah jelas pemerintah pusat menguntruksikan seluruh kepala daerah berkewajiban mengambil peranan,” ujar A Achmad Ali Akbar Kepala Bidang Sosial, Politik dan Hukum PP HPPMI Maros.

Yang dimana pada Pasal 4 Ayat (2) perpres itu memberi kewajiban pada para kepala daerah. Disebutkan, gubernur dan bupati/wali kota, bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE di daerahnya dengan berkoordinasi ke Kemendagri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.Achmad Ali Akbar menambahkan agar kiranya pelaksanaan perpres nantinya berjalan efektif maka perlu peranan semua pihak untuk ikut mengawasi dan mengontrol, agar kelak tidak mengarah pada praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Perpres 7/2021 ini lebih banyak mengenai kegiatan edukasi dan mendukung cara-cara kreatif untuk  bergulirnya kontranarasi atas ekstremisme. Perpres tersebut tidak bisa  dijadikan dasar untuk mengambil tindakan hukum,pihak yang akan melakukan penindakan adalah para aparatur penegak hukum, dengan bersandar kepada hukum perundang-undangan yang sah, di antaranya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.(Hk)

 

 

 

 

 

 

 

 197 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *