Kesal Karena Diturunkan, Dewan Akan Geruduk Pemerintah Pusat

SUKADANA, JAPOS.CO – Transfer dana ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Bina Marga tahun ini turun 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal itu tergambar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 Kabupaten Kayong Utara.

Kondisi ini dikesalkan anggota dewan terutama komisi yang membidangi keuangan dan infrastruktur, sehingga mereka merencanakan akan mendatangi Kementerian PUPR dan Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) untuk mempertanyakan soal ini.

Dari keterangan Ir Suratmin, Pejabat (Pj) Kepala Dinas PUPR menjelaskan Kementerian PUPR hanya memberi porsi Rp 10 miliar, terdiri dari Rp 7 miliar DAK reguler dan sisanya Rp 3 miliar DAK afirmasi.

Pemotongan ini didalilkan karena pemerintah pusat sedang fokus pada penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara mengusulkan sekitar Rp 100 miliar untuk pembiayaan 12 usulan pembangunan infrastruktur daerah.

Karena turun, target pembangunan daerah memakai DAK tak tercapai, padahal Kayong Utara sangat tergantung pada transfer dana pusat ini.

Meski demikian, ia akan memaksimalkan dana yang ada ini dengan membangun infrastruktur yang dirasa sangat mendesak dan prioritas.

“Kita akan pakai buat infrastruktur strategis dan sangat mendesak,” kata dia.

Sementara itu, para legislator sudah merencanakan menyambangi Kementerian PUPR dan Bapenas guna mempertanyakan soal ini.

“Kami sangat kecewa dengan kondisi ini, harapan masyarakat kita pada pembangunan infrastruktur jadi terkendala,” ucap Sekretaris Komisi 2 bidang Pembangunan dan Keuangan, Bung Tomo, pada Rabu (20/01/2021) pagi.

Menurut legislator asal partai Golkar ini, sebelum mendatangi Kementerian PUPR dan Bapenas, legislatif dan eksekutif akan mengkaji penyebab usulan daerah hingga tak diakomodir pemerintah pusat.

“Agar kita dapat memberi argumentasi yang logis disertai dengan data kondisi daerah yang valid,” kata dia.

Dia berharap, pemerintah pusat (pempus) dapat menambah DAK fisik untuk Kayong Utara guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kita akan tanyakan hal ini, bila perlu kita minta saran dan pendapat dari tokoh kebanggaan kita pak OSO untuk menggedor Pemerintah Pusat,” pungkasnya.(Dins)

 1,022 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *