BLUe Mudahkan Pengawasan dan Minimalisir Pemalsuan

PEKANBARU, JAPOS.CO – Pergeseran regulasi pengujian kendaraan bermotor dari sistem manual menjadi sistem elektoronik yang dikenal dengan BLU-e diyakini dapat meminimalisir pemalsuan dokumen pelaksaan pengujian kendaraan bermotor di Indonesia, dan Pekanbaru secara khusus.

Hal tersebut disampaikan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Nasri SH MSi kepada Japos.co, di kantornya, Selasa (18/1/21). Dalam kesempatan tersebut, Nasri menjelaskan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah menerapkan BLU- e sejak Juli 2020 lalu.

Ada syarat dan kriteria yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan BLU_e, yaitu balai atau unit pengujian kendaraan harus terakreditasi di Kementerian.

“Kalau belum terakreditasi tidak dapat melaksanakan BLU_e dan alhamdulilah kita sudah terakkerditasi,” ujarnya.

Pergeseran regulasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor dari penerbitan buku uji ke sistem elektronik (BLUe) merupakan terobosan baru yang tentunya sesuai perkembangan teknologi.

Menurut Nasri, BLUe jauh lebih aman dari sebelumnya, serta memberikan beberapa keutungan, baik bagi pemerintah maupun kepada masyarakat, antara lain sistem pengawasan lebih mudah dan sederhana, kedua, potensi penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen dapat diminimalisir, kemudian peningkatan PAD.

Nasri tidak menampik penerbitan Bukti Lulus Uji (BLU) menggunakan buku uji berpotensi terjadi penyalahgunaan, yang paling berdampak buruk adalah kemungkinan adanya pemalsuan.

Untuk itu, lanjutnya, BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) sebagai salah satu upaya yang dapat diyakini untuk meminimalisir pemalsuan dokumen karena terintegrasi langsung dengan kementerian perhubungan.

Ia memaparkan, kelebihan dari BLUe dari buku uji sebelumya adalah bahwa BLUe terdiri dari smart card beserta dua sertifikat dan dua hologram smart card, yang terdiri dari identitas pemilik kendaraan, identitas kendaraan, dan foto kendaraan dari 4 sisi.

Smar card sendiri dikeluarkan oleh kementerian dengan biaya sebesar Rp 25 ribu, disetor langsung ke Kementerian Perhubungan melaui bank BNI.

Penggunaan BLUe untuk pengujian kendaraan bermotor yang diterapkan Kementerian Perhubungan, menurut Nasri belum terkoneksi dengan data yang ada di Kepolisian. “Sampai saat ini belum,” ujar Nasri.

Sementara di sektor pendapatan daerah, Nasri menyebut ada peningkatan PAD sebesar 30 persen dari jasa pengujian, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 tahun 2018 tentang perubahan biaya retribusi bidang pengunjian kendaraan bermotor.

Nasri menjelaskan, dalam perda sebelumnya retribusi pengujian kendaraan bermotor, diatur besaran biaya pengujian sebesar Rp 37 ribu untuk semua jenis kendaraan.

Sesuai perkembangan dan teknologi yang digunakan saat ini, yaitu BLUe sehingga dilakukan revisi perda yaitu perubahan dan penyesuaian sandar biaya pengujian. Dalam Perda Nomor 9 tahun 2018, tentang perubahan tarif atau standar biaya pengujian berdasarkan BBJ, terdiri dari tiga item jenis redribusi diantaranya, biaya jasa pengujian, kartu uji, dan cetak tanda lulus uji, besaran tarif yang harus dibayarkan pemilik kendaraan berdasarkan perda ini tarifnya bisa mencapai Rp 65 ribu hingga 196 ribu tergantung bobot kendaraannya.

“Sementara bagi pemilik kendaraan yang mau memumpang uji di daerah lain masih tetap dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari daerah asal,” tutup Nasri.(Tun)

 81 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *