Soal Serapan Anggaran, LSM Nilai Kadinkes Ketapang Pembulak

KETAPANG, JAPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Ketapang Rustami menyebutkan serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 terkait pembangunan atau relokasi Puskesmas Pemahan fisiknya 30 persen dinilai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah membulak atau bohong.

Selain itu, diketahui Dinkes mendapatkan alokasi anggaran paling besar dalam penanganan covid-19 yakni sekitar Rp 52 milyar lebih.

Hal ini menjadi kecurigaan dan pertanyaan dari LSM diantaranya dari LSM Peduli Kayong (PK) dan Gerakan Anti Suap dan Korupsi (Gasak).

Mereka menenggarai, Kadinkes tak terbuka dan jujur soal serapan anggaran di dinasnya.

“Seperti contoh dia (Rustami) sebut proyek Puskesmas Pamahan sudah 30 persen. Apanya itu 30 persen sementara kondisi terkini dilapangan saja sebatang tongkat untuk tiang pun tak ada di lokasi proyek,” kata ketua LSM PK, Suryadi Senin (18/01/2021) petang.

Jika benar perkataan itu, kata Dia, tak mungkin Dinkes melakukan perpanjangan kontrak atau adendum, artinya ada tata kelola yang salah dalam melaksanakan pembangunan proyek Puskesmas itu khususnya.

Dia menuding, Rustami tak becus dalam menjabat sebagai kepala dinas. Makanya, pihaknya mendesak agar polisi atau jaksa di Kalimantan Barat periksa seluruh kegiatan di Dinkes terutama serapan anggaran tahun 2020.

“Kalimat yang Rustami ucapkan di media online tanggal 15 lalu itu hanya pemanis saja, kami mencurigai ada yang di tutupinya,” tegas Suryadi.

Sebagai ujung tombak pencegahan virus korona, Dinkes mendapatkan porsi besar terkait pergeseran APBD.

Anggaran itu ditenggarai bisa tumpang tindih dengan bantuan dari pihak swasta, sebab kata dia, selama masa pandemi yang parah tahun lalu, beberapa perusahaan dan organisasi telah menyumbangkan pada Pemkab Ketapang dan diterima Dinkes sejumlah Alat Pelindung Diri (APD) handsanitazir, masker dan sumbangan terkait dengan covid.

Hal ini pun patut di audit oleh aparat hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan secara jujur. Pasalnya, sebab bentuk pertanggung jawaban hanya kuitansi dan photo serta dokumen pendukung lainnya duit dapat di cairkan.

“Bisa saja overlap laporan, barang-barang asal dari bantuan tapi di buat SPJ seolah-olah dibeli pakai duit APBD,” ucapnya.

“Pertanggung jawaban anggaran covid itu rata-rata lundsum, modal kuitansi dan photo serta SPJ lainya. Siapa yang bisa pastikan anggaran itu tak diselewengkan,” tambah dia.

Untuk itu, dia berharap agar Kepala Daerah lakukan pergantian terutama pada kadis itu karena dianggap tak mampu melakukan komunikasi publik yang baik.

“Kita harap agar Bupati ganti kadis itu dan PPK proyek Puskesmas karena sudah gagal,” pinta dia.(Dins/Tris)

 1,098 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *