Bupati Maros ‘Bangunkan Macan Tidur’ LSM Pandawa Lima

MAKASSAR, JAPOS.CO – Tahun Lalu sekitar tanggal 24 Juni 2020, berita yang dimuat oleh Media Nasional Online Jpnn.Com, bahwa Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menegaskan Bupati Maros, Hatta Rahman, masih berstatus tersangka (tsk) atas dugaan korupsi proyek pengadaan lampu jalan di Kabupaten Maros, berbuntut panjang.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak menegaskan, tidak pernah ada pembatalan tersangka terhadap Bupati Maros. “Siapa bilang sudah tidak tersangka? Tetap tersangka,” tegas Victor di Bareskrim Polri.

Menurut Victor, sejauh ini belum ada pembatalan atau penghentian tersangka terhadap Bupati Maros. Jenderal bintang satu inipun membantah kasus ini sudah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurutnya, SP3 juga tidak bisa dikeluarkan secara sembarangan. Sebab lanjutnya, alasan mengeluarkan SP3 antara lain karena tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi hukum.

“Seperti diketahui, Hatta Rahman telah ditetapkan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) sebagai tersangka terkait proyek pengadaan lampu jalan di Kabupaten Maros,” ujar Victor kala itu di Media Jpnn.Com.

Namun bernasib sial dialami oleh Sekjend LSM PEKAN 21 Amir Kadir bersama ke 4 rekannya Iskandar Gondrong, A Gunawan Sanrima, AM Riza dan Awaluddin.

Kelima Tokoh Pemuda ini dijuluki LSM Pandawa Lima, yang sangat getol mengungkap beberapa kasus di Maros  termasuk kasus lampu LED dan sekarang harus dilapor balik oleh Bupati Maros M Hatta Rahman karena memposting hasil audit temuan BPKP di Fb (facebook).

“Pandawa Lima ini harus berurusan dengan penyidik Polda dengan alasan pencemaran nama baik atas postingan di sosial media,” kata Amir Kadir, Sabtu (17/01/21). “Saya dilaporkan karena memposting hasil audit BPKP,” lanjutnya.

“Saya dilaporkan langsung oleh Hatta Rahman ke Polda Sulsel kemudian saya menghadiri surat panggilan tersebut dan kami mulai disuguhi beberapa pertanyaan terkait laporan Hatta Rahman atas pencemaran nama baik di sosial media, lalu saya jawab pertanyaan penyidik bahwa postingan itu memang betul itu akun saya bukan akun palsu dan bukti-bukti  surat itu memang saya uploud,” terangnya.

Menurut Amir, seingatnya ada 15 pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada dirinya. “Apa betul saudara yang posting itu surat hasil audit BPKP dan apakah yang kamu maksud Bupati Maros Hatta Rahman?” katanya menirukan pertanyaan penyidik.

“Kemudian saya jawab, iya betul saya yang posting dan betul yang saya maksud adalah Bupati Maros Hatta Rahman adalah tersangka kasus Lampu LED,” jawabnya di hadapan penyidik.

Amir Kadir menggambarkan kasus lampu LED yang dimaksud, kerugian negara waktu itu dikembalikan pada bulan Desember antara 2016/2017 oleh Bupati Bantaeng (sekarang-red).

“Dia tuduh saya melanggar UU ITE yang tidak punya kapasitas mengakses dan mendiamkan kerugian negara atas dugaan kerugian negara tersebut, padahal saya sudah pakai itu hasil audit sebagai barang bukti waktu kami perapradilan Mabes Polri,” paparnya.

Kalaupun Hatta Rahman tidak mengakui hasil audit itu haknya tapi perlu diketahui bahwa kerugian negara tidak mutlak adalah suatu bentuk pidana tapi perlawanan tehadap Pepres 54 tahun 2010, yaitu merupakan perlawanan hukum. “Jadi apabila ada perlawanan hukum, ya sudah bisa dipastikan bahwa ada kerugian negara atas paket pengadaan yag belum keluar hasil auditnya yang terdiri dari berapa paket lampu LED, kemudian paket lainnya yakni paket 5 s/d 9 belum diaudit,” sambungnya.

“Kalau paket 5 s/d 9 teriindikasi fiktif, kerugian negara bisa pasti membengkak, dari Rp 305 juta menjadi Rp 800 juta dari total anggaran paket 1-9 Rp 1,4 miliar,” tandasnya.(Kim)

 459 total views,  4 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *