Tonggak Demokrasi Minta Agar Tender Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Jalan di Kabupaten Toba di Batalkan

TOBA, JAPOS.CO – Pekerjaan Konstruksi Perbaikan jalan di sebelas lokasi di Kabupaten Toba Sumatera Utara dengan total anggaran kurang lebih Rp 40 miliar menjadi sorotan.

Diduga ada permainan proyek yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Dinas PU dan Legislatif yang bisa mengakibatkan pekerjaan terkendala. Dan proyek ini sengaja dipaksakan oleh Bupati Ir Darwin Siagian diakhir pemerintahanya, karena selama ini belum pernah terjadi tender proyek di bulan Januari untuk infrastruktur. Kuat dugaan ini sebelas proyek ini syarat pengaturan untuk kontraktor terntentu, ujar Andre Silalahi, ST, Direktur Eksekutif  Tonggak Demokrasi dalam surat kepada redaksi. Sabtu ( 16/01/21).

Menurut Andre, kejanggalan itu ditemukan dalam proses tender, antar lain, bahwa perencanaan kesebelas paket tersebut diadakan pada tahun 2019 tentu perencana membuat patokan harga dan upah berdasarkan tahun 2019. Padahal upah pekerja tahun 2019 dengan 2021 sudah terpaut jauh.

Kemudian, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dokumen yang memuat belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar penguna anggaran belum selesai, mengingat tahun anggaran 2021 baru berjalan 8 hari kerja. Memang tidak ada yang menyalahi jika diadakan pelelang dini, tapi kami menganggap kinerja  Ir Darwin Siagian selama empat tahun anggaran kontradiktif dengan “kinerja” yang tinggal beberapa hari saja. Artinya, dalam empat tahun anggaran masa tugas Darwin-Hulman Silva sampai ratusan miliar. Padahal indikator terjadinya silva adalah karena lemahnya perencanaan.

Kami menduga indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) jika upah yang diberikan terhadap pekerja tidak sesuai dengan upah minimal Kabupaten yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Bapak Darwin sebagai Kepala Daerah agar menegur pihak terkait supaya pelelangan ini sementara dibatalkan, karena kami menganggap masih premature, ujar Andre.

Tonggak Demokrasi berharap agar lembaga pemerintah yang bergelut dengan hukum, lembaga non pemerintah dan lembaga independen, seperti Kepolisian/Tipikor khusus nya, Kejaksaan,KPK, BPK, LKPP dan KPPU segerah turun tangan agar dapat di cegah penyimpangan uang negara yg bersumber dari rakyat tersebut, tutup Andre. (A1)

 

 376 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *