Guna Proses Merger, Pansus II Pertanyakan Nilai Aset BPR Milik Pemda Trenggalek

TRENGGALEK, JAPOS.CO – Untuk mengetahui kemampuan anggaran dan aset milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Panitia Khusus (Pansus) II, DPRD Trenggalek gelar rapat kerja bersama OPD terkait. Dalam hal ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dicecar sejumlah pertanyaan mengenai keuangan perusahaan oleh Pansus. Selain itu juga mengenai pematangan rencana penggabungan antara 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemda Trenggalek.

Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin kepada Japos.co mengatakan jika pihaknya dalam rapat kerja kali ini ingin mengetahui nilai aset Perumda dan juga sejauh mana kesiapan pemerintah kabupaten dalam rencana penggabungan 2 BPR.

“Hari ini Pansus II kembali membahas Ranperda penggabungan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita Trenggalek yang belum terselesaikan tahun kemarin,” ungkap Alwi saat dikonfirmasi usai rapat, Kamis (14/01/2021).

Selain itu, lanjutnua, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup juga turut dipertanyakan oleh Pansus II. Dengan tujuan, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi ketika proses penggabungan (merger) berjalan, “Dan jika memang tidak ada kendala, maka penggabungan 2 BPR ini ditargetkan akan tuntas dalam 1 bulan kedepan,” sambungnya.

Ditambahkan Politisi PKS tersebut, dalam pembahasannya sempat pula ada perdebatan ketika akan menentukan aturan mana yang dinilai paling proporsional. Mengingat, peraturan inilah yang nanti dijadikan pijakan ataupun dasar hukum sehingga harus benar-benar clear and clean.

“Ada sedikit perdebatan saat perumusan rancangan peraturan kali ini, dan itu wajar mengingat peraturan sangat penting dalam konteks penggabungkan kedua bank dimaksud,” jelas Alwi.

Walau begitu, dia mengungkapkan, secara prinsip untuk pembahasan penggabungan 2 BPR ini tidak ada permasalahan yang krusial. Hanya saja, dalam pembahasannya ada klarifikasi mengenai daftar inventarisasi masalah untuk diperdalam. Salah satunya, soal besaran nilai aset perusahaan plat merah ini.

“Ada beberapa catatan yang perlu dibenahi dalam pembahasan selanjutnya. Seperti besaran nilai perusahaan saat ini serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutupan,” tandasnya.

Daripada itu, Komisi II juga telah meminta data maupun keseluruhan nilai aset yang dimiliki kedua bank (BPR), “Shingga dalam pembahasan selanjutnya Pansus II dan Tim asintensi tinggal merumuskan peraturan guna mengikat keduanya,” pungkas Alwi Burhanuddin. (HWi)

 

 

 

 

 

 44 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *